BPS: Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 430 Ribu Orang pada Maret 2026

ilustrasi(Antara)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang alias setara 8,07% dari total penduduk. Angka tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 nan tercatat sebanyak 23,36 juta orang dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,25%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan tren kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Jumlah masyarakat miskin turun sekitar 430 ribu orang menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026," ujarnya dalam konvensi pers rilis BPS, Rabu (5/8).

Secara historis, BPS mencatat persentase alias nomor masyarakat miskin terus mengalami penurunan sejak Maret 2023 hingga Maret 2026.

BPS juga melaporkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 nan sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Namun, BPS menegaskan bahwa ukuran kemiskinan sebaiknya dipahami pada tingkat rumah tangga lantaran penghitungan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Pada Maret 2026, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,62 anggota. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga tercatat sebesar Rp3.091.866 per bulan.

"Garis kemiskinan nan perlu dilihat adalah garis kemiskinan rumah tangga, bukan hanya per kapita," ungkap Edy.

Menurut BPS, Susenas mengumpulkan info pengeluaran rumah tangga, baik nan dilakukan secara perseorangan maupun bersama, seperti pembelian makanan, beras, sewa rumah, listrik, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya. Karena itu, garis kemiskinan rumah tangga dinilai lebih tepat untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tetap lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 10,67%, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34%. Meski demikian, keduanya mengalami penurunan dibandingkan September 2025.

Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kedua indeks tersebut menurun di perkotaan, namun meningkat di perdesaan. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin di perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan dengan pengedaran pengeluaran nan lebih merata, sedangkan di perdesaan rata-rata pengeluaran masyarakat miskin justru semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan di antara golongan miskin meningkat.

"Data kemiskinan dan ketimpangan berasal dari Susenas nan menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga."

Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di nyaris seluruh wilayah Indonesia. Penurunan terdalam tercatat di Pulau Jawa, ialah sebesar 0,21%. Meski demikian, Pulau Jawa tetap menjadi wilayah dengan jumlah masyarakat miskin terbesar, mencapai 12,02 juta orang alias sekitar 52,42% dari total masyarakat miskin nasional. Sebaliknya, Pulau Kalimantan mencatat jumlah masyarakat miskin paling sedikit, ialah sekitar 870 ribu orang alias 3,79% dari total masyarakat miskin di Indonesia. (E-3)