Tanggapi Pidato Prabowo, GKR Hemas: Agenda Nasional Harus Dirasakan Daerah

Wakil Ketua DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Hemas, menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum untuk memastikan agenda pembangunan nasional diterjemahkan hingga ke daerah.

Ia menyebut kemandirian nasional, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi rakyat, serta keberpihakan kepada masyarakat sebagai bagian krusial dari agenda tersebut.

“Yang paling krusial adalah gimana kebijakan nasional itu diterjemahkan menjadi program nan nyata di daerah. Masyarakat kudu merasakan kehadiran negara, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, prasarana maupun pelayanan publik,” kata GKR Hemas usai Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

GKR Hemas juga menilai pesan “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat” nan disampaikan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, sejalan dengan arah pembangunan nasional nan memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Pidato Ketua DPD RI menegaskan bahwa kekuatan Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Karena itu, pembangunan nasional tidak boleh meninggalkan daerah. Kebijakan nan dibuat di tingkat pusat kudu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks pemerataan pembangunan, GKR Hemas menyebut masuknya RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai perkembangan krusial setelah perjuangan panjang DPD RI berbareng masyarakat wilayah kepulauan.

“Ini momentum nan kudu kita kawal bersama. RUU Daerah Kepulauan bukan hanya kepentingan wilayah kepulauan, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan dalam negara Indonesia sebagai negara kepulauan,” ujarnya.

Ia berambisi pembahasan RUU tersebut menghasilkan izin nan memberikan afirmasi terhadap karakter dan kebutuhan wilayah kepulauan.

“Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan terus menghadapi ketimpangan lantaran kondisi geografis. Negara kudu datang memberikan kebijakan nan setara sesuai karakter daerahnya,” tegas GKR Hemas.

GKR Hemas menegaskan DPD RI bakal terus menjalankan kegunaan representasi wilayah dengan memastikan aspirasi masyarakat dari beragam wilayah Indonesia menjadi bagian dari kebijakan nasional.

“DPD RI kudu terus memastikan bunyi masyarakat dari Sabang sampai Merauke terdengar di tingkat nasional. Kita kudu datang untuk memastikan kebijakan negara betul-betul menjawab persoalan masyarakat di daerah,” tuturnya.

Ia juga berambisi sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah wilayah semakin kuat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

“Kalau pusat dan wilayah bergerak bersama, Indonesia bakal semakin kuat. Karena pada akhirnya, wilayah kuat adalah fondasi Indonesia nan berdaulat,” pungkas GKR Hemas.