BPS: Angka Kemiskinan DIY Turun 0,38 Persen, Penurunan Tertinggi di Pulau Jawa

Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah masyarakat miskin di DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu jiwa alias setara 9,7 persen dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah masyarakat miskin berkurang 13,9 ribu jiwa, sementara persentasenya turun 0,38 poin persentase.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengatakan penurunan tersebut merupakan nan tertinggi di Pulau Jawa. Selain menjadi penurunan terbesar, capaian itu juga menjadi kali pertama tingkat kemiskinan di DIY berada di bawah 10 persen.

Sebagai perbandingan, Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing mencatat penurunan 0,24 poin persentase, Jawa Tengah 0,18 poin persentase, Banten 0,13 poin persentase, serta DKI Jakarta 0,07 poin persentase.

“Persentase penurunan miskin Maret 2026 nan sebesar 9,7 persen turun 0,38 persen poin terhadap September 2025. Dan ini merupakan penurunan tertinggi di Jawa. Ini seiring dengan tadi kami sampaikan pertumbuhan ekonomi kita ini juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa,” kata Endang dalam agenda rilis info kemiskinan di Kantor BPS DIY, Rabu (5/8).

Endang menyebut penurunan nomor kemiskinan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata serta tumbuhnya beragam upaya mini turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Penurunan ini patut kita apresiasi. Kita lihat kan sekarang, dulu saya ke beberapa kabupaten, banyak perdesaan itu kan tetap garing (kering). Sekarang ini pariwisatanya luar biasa, kemudian beragam macam kafe-kafe, tempat-tempat nan instagramable,” kata Endang kepada awak media usai agenda tersebut.

“Itu juga mengangkat industri-industri mini untuk tumbuh secara baik. Sehingga kemiskinan kita nan turun 0,38 persen poin di Maret 2026 ini sesuatu nan memang lantaran program-program dari pemerintah pusat maupun wilayah langsung menyasar,” ujarnya.

Data kemiskinan tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS mendefinisikan masyarakat miskin sebagai masyarakat nan mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan di DIY tercatat sebesar Rp672.756 per kapita per bulan.

Sementara itu, Kepala Bidang Riset Inovasi Daerah dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, mengatakan Pemda DIY berbareng pemerintah kabupaten/kota telah berkomitmen menyelaraskan info dan intervensi penanggulangan kemiskinan.

Saat ini, Pemda DIY telah memetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren nan menjadi prioritas penanganan, namun intervensi tetap dilakukan di seluruh wilayah sesuai kebutuhan.

“Selama ini kami juga sudah memetakan ada 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren nan kelak bakal menjadi konsentrasi dalam penanggulangan kemiskinan. Tapi tidak tertutup pada 18 wilayah tersebut,” kata Andreas dalam kesempatan nan sama.

“Semuanya kelak coba kita bersinergi bersama-sama dengan kabupaten/kota sehingga harapannya apa nan dilakukan oleh DIY bisa sejalan dengan apa nan dilakukan oleh kabupaten/kota,” lanjutnya.

Selain support sosial, Pemda DIY juga menjalankan program peningkatan keahlian tenaga kerja dan support permodalan bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Andreas mengatakan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu konsentrasi lantaran sekitar 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh sektor tersebut.

“Kami juga ada beberapa program support sosial, kemudian program peningkatan keahlian untuk tenaga kerja, kemudian juga peningkatan permodalan untuk UMKM dan lain sebagainya. Karena sebagian besar alias 98 persen ekonomi DIY itu disokong oleh UMKM. Ini merupakan tantangan dari DIY sendiri untuk gimana meningkatkan kualitas dan juga produksi dari UMKM itu untuk bisa semakin tumbuh,” katanya.