BPJPH Dukung Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Pengembangan Ekosistem Halal

Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat pedoman info nasional nan jeli dan terintegrasi. Dukungan itu dilakukan melalui penguatan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran info mengenai pengembangan ekosistem halal.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyebut pengelolaan info terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan nan tepat sasaran, termasuk dalam mendukung penerapan tanggungjawab sertifikasi legal nan semakin luas. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta.

"Kita turut serta dalam mensukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling mengupdate, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan nan dihasilkan semakin jeli dan berakibat bagi pengembangan ekosistem halal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, sensus ekonomi menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku upaya legal di Indonesia. Sebagai corak support konkret, BPJPH bakal mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping PPH untuk membantu proses pemutakhiran info di lapangan.

"Ini adalah upaya berbareng untuk mencari kesempatan terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kerjasama dengan BPJPH.

"Kerja sama ini sejatinya telah berjalan dari tahun lalu. Dan hari ini kami berjamu ke instansi beliau. Kami memandang langsung akomodasi laboratorium dengan peralatan nan sangat modern dan mutakhir," ungkap Amalia.

"Ini menjadi bukti kesungguhan dalam membangun sistem nan efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan nan super strategis." sambungnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan berjalan pada Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan nasional nan melibatkan beragam sektor usaha.

"Pemutakhiran info bakal terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beragam daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota," jelasnya.

Dalam aktivitas nan dilaksanakan pada Senin (20/4) kemarin ini, Amelia pun membujuk seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan-serta aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional nan inklusif dan berkelanjutan.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026," pungkasnya.

(ega/ega)