BP Taskin Sebut Kemiskinan Bukan Takdir, Tetapi Masalah Struktural

Kemiskinan di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menilai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, menghadapi tantangan serupa dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Tantangan itu bukan semata-mata perlawanan politik, melainkan langkah berpikir dan kepentingan lama nan membiarkan ketimpangan serta kemiskinan terus berlangsung.

Menurutnya, kebijakan nan berpihak kepada rakyat miskin kerap berhadapan dengan kepentingan golongan nan selama ini diuntungkan oleh pengelolaan kekayaan negara dan sumber daya alam. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui support sosial, tetapi juga memerlukan perubahan struktural agar masyarakat mempunyai akses terhadap sumber daya, modal, dan kesempatan ekonomi.

"Lawan terbesar kebijakan pro-rakyat bukan pengkritik. Kritik membantu kami. Lawannya adalah kebiasaan lama nan diam-diam menerima bahwa anak orang miskin memang takdirnya miskin," ujar Budiman, Selasa (27/10/2026).

Budiman menilai pandangan nan menganggap kemiskinan sebagai sesuatu nan wajar dapat menghalang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal, menurut dia, petani, nelayan, dan pelaku upaya mini semestinya mempunyai kesempatan untuk berkembang melalui akses terhadap permodalan, teknologi, mesin produksi, dan pasar.

Ia memetakan empat pola pikir nan dinilai menghalang kebijakan pro-rakyat. Pertama, fundamentalisme pasar nan menganggap upaya membangun kemandirian ekonomi sebagai inefisiensi. Kedua, praktik rente nan mengambil untung dari sumber daya alam tanpa mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.