BP Taskin Apresiasi Pemkab Jember Perkuat Validitas Data Kemiskinan

Jakarta - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Apresiasi diberikan atas upaya Pemkab Jember membenahi info penduduk miskin secara masif dan terintegrasi.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam aktivitas Sosialisasi Rencana Induk (Rinduk) dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Gedung BP Taskin, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PAN RB, Badan Pusat Statistik (BPS), serta perwakilan 14 pemerintah wilayah di Indonesia.

Di hadapan peserta forum, Iwan menyebut penemuan nan dilakukan Pemkab Jember layak menjadi praktik baik nasional, terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran program support sosial.

"Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan nan lebih terpadu dan berdampak," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Menurut Iwan, persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya besarnya nomor kemiskinan. Ia menilai validitas info dan tumpang tindih program support juga menjadi tantangan nan perlu dibenahi. Karena itu, langkah Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Berdasarkan info BPS, tingkat kemiskinan nasional per September 2025 tercatat sebesar 8,25 persen alias sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan nomor tersebut turun menjadi 4,5 hingga 5 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.

"Percepatan pengentasan kemiskinan kudu didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta wilayah nan efektif," katanya.

Ia menambahkan, integrasi info menjadi kunci agar program perlindungan sosial betul-betul tepat sasaran dan berakibat nyata bagi masyarakat miskin.

"Harapannya BP Taskin menjadi pusat orkestrasi dan integrasi info nasional sehingga intervensi pemerintah betul-betul berakibat nyata bagi masyarakat miskin," lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Gus Fawait, menegaskan pengentasan kemiskinan kudu dibangun di atas info nan jeli dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Menurutnya, Pemkab Jember saat ini tengah mengembangkan pola intervensi sosial berbasis info mikro By Name By Address (BNBA). Langkah ini dilakukan agar seluruh bantuan, baik nan berasal dari APBN, APBD, maupun support CSR perusahaan, betul-betul diterima masyarakat nan membutuhkan.

"Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara datang melalui program nan tepat sasaran. Karena support nan baik adalah support nan diterima oleh penduduk nan memang layak dan sesuai kondisi lapangan," ujar Gus Fawait.

Berdasarkan info BPS, nomor kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa sukses keluar dari kategori masyarakat miskin.

Meski demikian, secara absolut jumlah masyarakat miskin di Jember tetap menjadi nan terbesar kedua di Jawa Timur, ialah mencapai 216,76 ribu jiwa. Karena itu, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada golongan Desil 1 alias masyarakat paling miskin melalui proses verifikasi dan pengesahan (verval) DTSEN.

Total sasaran prioritas nan diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, lebih dari 68 ribu kepala family diprioritaskan menerima intervensi program secara sigap dan langsung.

Salah satu langkah nan menjadi perhatian nasional adalah keterlibatan besar-besaran ASN Pemkab Jember dalam proses pengesahan data. Lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi masyarakat secara faktual.

Sebelum diterjunkan, para ASN mendapatkan pembekalan berbareng BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval melangkah sesuai standar nasional.

Verifikasi dilakukan selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. ASN mendatangi rumah penduduk satu per satu melalui metode ground check untuk memastikan kesesuaian info dengan kondisi sebenarnya.

Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 parameter kemiskinan, mulai dari kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.

Proses tersebut juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pandai sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time. Selain mempercepat pembaruan data, sistem ini juga memperkuat transparansi dan kecermatan dalam pengambilan kebijakan.

Hasil verval menunjukkan capaian signifikan. Dari total sekitar 260.087 jiwa Desil 1, sebanyak 96.126 kepala family sukses diverifikasi alias mencapai 98 persen dari target.

Dari proses tersebut, ditemukan 16.766 penduduk nan tercatat tetap hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, terdapat 10.703 kepala family nan diketahui sudah pindah keluar Jember namun tetap tercatat dalam info penerima support sosial.

Temuan tersebut menjadi bukti pentingnya pembaruan info secara langsung di lapangan agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran.

"Pemerintah kudu bekerja dengan info nan jeli agar kebijakan nan diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari info nan sah inilah lahir langkah-langkah nan bisa menghadirkan keadilan sosial secara nyata," tutup Gus Fawait.

(akn/ega)