Bos BGN Tak Minta Tambah Anggaran Meski Ada Pembukaan Dapur MBG Baru

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tidak meminta penambahan anggaran di tahun ini, meskipun ada rencana pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini disampaikan Sudaryono usai berjumpa dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pagi ini.

Sudaryono mengatakan dari total 27.485 titik nan tercatat, sebanyak 27.022 SPPG telah ditetapkan melalui surat penetapan resmi. Sementara itu, sebanyak 463 titik sempat di-suspend lantaran kelengkapan profil nan kurang lengkap.

Dari hasil penelusuran lebih lanjut, terdapat 7 dapur nan mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah lama tidak beroperasi. Ditemukan pula titik di mana letak dapurnya tidak bentuk wujud namalain fiktif

"Dan kami tetap menunggu dari sisanya 463, jika tidak ada, tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya enggak beraksi alias pernah ada, tapi sudah enggak beraksi lagi," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

Selain itu, Sudaryono menyebut bakal mengaktifkan sekitar 2.700 dapur di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mulai September ini. Selain wilayah 3T, prioritas pembukaan dapur baru juga diarahkan ke pondok pesantren serta daerah-daerah di luar Jawa nan mempunyai tingkat kebutuhan tinggi.

"Ada 2.700 nan sudah siap, kemudian kami serta-merta bakal kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur nan memang di situ banyak nan membutuhkan," bebernya.

Selaim itu, pihaknya juga tengah menyisir 13 dapur MBG nan sudah terdaftar. Ia memastikan belasan ribu dapur tersebut tidak dibuka secara serentak. Pembukaan dapur MBG ini disesuaikan dengan kebutuhan nan ada di wilayah tersebut, termasuk wilayah aglomerasi.

"Kemudian secara berjenjang kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran di mana anggaran itu kami sesuaikan dan insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran nan sekarang di 2026 ini insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah nan belum, bagi sekolah-sekolah nan belum," beber Sudaryono.

Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono menjelaskan Kemenkeu dan BGN sepakat untuk memperkuat tata kelola finansial nan transparan melalui digitalisasi. Sistem pelaporan finansial di tingkat dapur bakal disinkronkan secara system-to-system antara SIKN Kementerian Keuangan dan SIPGN.

"Jadi ini intinya adalah nan tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi gimana caranya tim nan alias orang nan bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya," imbuh ia.

Sudaryono menyebut realisasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk MBG telah mencapai Rp 117 triliun per 27 Agustus 2026. Adapun total anggaran BGN tahun ini senilai Rp 229 triliun.

Anggaran BGN tahun ini telah diefesiensikan senilai Rp 39 triliun dari total anggaran sebelumnya mencapai Rp 268 triliun.

"Jadi dari Rp 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp 229 triliun, dari Rp 229 triliun itu terpakailah Rp 117 triliun," bebernya.

(rea/ara)