Boediono Bicara Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Singgung Krisis 2008

"Kebijakan ekonomi bakal efektif hanya andaikan ditopang secara sekaligus oleh dua pilar, ialah adanya konsep kebijakan nan logis nan dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, dan adanya support dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan," kata Boediono seperti dikutip siaran pers.

Turut datang antara lain Ketua Umum Partai Demokrat nan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan para master antara lain Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi.

Boediono mengambil pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi krisis finansial dunia 2008 sebagai pelajaran. Saat itu, menurutnya, tim ekonomi nan solid dan kompeten bisa merumuskan respons secara teknokratis, sementara Presiden SBY memberikan support politik nan diperlukan agar beragam kebijakan dapat segera dieksekusi.

"Konsep kebijakan nan logis, bagus dan logis tapi tidak mendapat support politik hanya bakal tinggal konsep bagus di atas kertas nan sama sekali tidak mempunyai akibat pada kehidupan nyata," ujar Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada nan juga alumnus Wharton School, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat.

Sebaliknya, kekuatan politik nan tidak dituntun oleh kerasionalan kebijakan juga berisiko menghasilkan keputusan nan tidak efektif. Ia hanya bakal menghasilkan semboyan dan angan nan muluk tanpa kenyataan, menurut mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut. Karena itu, Boediono menilai teknokrasi dan politik tidak semestinya saling menegasikan. Keduanya kudu saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan nan efektif.

"Hanya andaikan dua komponen dasar setiap kebijakan, ialah kerasionalan dan otoritas, menyatu maka kebijakan bakal membawa hasil nan diinginkan," katanya.

Boediono kemudian merangkum pelajaran tersebut dalam satu pesan mengenai prinsip kepemimpinan pemerintahan.

"Menyinergikan kerasionalan dan otoritas bukan pekerjaan mudah. Di sinilah peran kepemimpinan," ujarnya.

Pesan AHY
Dalam pidatonya, AHY menegaskan tiga agenda utama nan kudu terus diperjuangkan Partai Demokrat, ialah memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Dalam bagian ekonomi, AHY menekankan pentingnya menghadirkan pertumbuhan nan tidak hanya tinggi, tetapi juga bisa menciptakan kesejahteraan nan dirasakan secara luas oleh masyarakat.

"Kita mau membangun ekonomi Indonesia nan berkeadilan dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi nan tinggi itu tidak komplit jika tidak diikuti dengan kesejahteraan bersama," ujar AHY.

Menurutnya, pembangunan ekonomi kudu bisa memastikan masyarakat mempunyai pekerjaan, penghasilan, serta daya beli nan layak. Indonesia juga kudu bisa keluar dari middle income trap, sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial maupun disparitas antarwilayah.

AHY mengatakan, pembangunan prasarana dan kewilayahan nan saat ini menjadi bagian dari tugasnya di pemerintahan juga kudu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Empowering people, connecting regions, sustaining generations. Sustainability juga menjadi satu paket. Isu lingkungan tidak boleh menjadi rumor pinggiran. Dalam setiap agenda pembangunan kudu kita ratakan di situ," jelasnya.

Sementara dalam aspek keadilan, AHY menegaskan bahwa keadilan tidak semata-mata berbincang mengenai persoalan hukum. Demokrat juga mau memastikan setiap masyarakat mempunyai kesempatan ekonomi nan setara untuk meningkatkan taraf hidupnya.

"Demokrat kudu selalu memperjuangkan itu, apalagi bagi masyarakat nan lemah. Keadilan bukan hanya berfaedah di mata hukum, tetapi juga gimana masyarakat Indonesia mempunyai kesetaraan untuk mendapatkan economic opportunity nan baik agar bisa naik kelas," kata AHY.

Ia menyebut petani, nelayan, guru, buruh, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga kudu mendapatkan kesempatan nan lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga kudu menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan.

Menurut AHY, masyarakat mungkin tetap dapat menerima ketika kehidupannya belum sejahtera. Namun, ketidakadilan merupakan persoalan nan jauh lebih susah untuk diterima.

"Dan sejatinya, masyarakat mungkin tetap bisa menerima ketika hidupnya belum terlalu sejahtera. Tapi susah menerima ketika diperlakukan tidak adil. Jadi keadilan ini sangat asasi dan ini kudu kita perjuangkan bersama," tegasnya.

Adapun mengenai demokrasi, AHY menilai kerakyatan bukan sekadar tujuan akhir, melainkan jalan untuk membawa bangsa menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Karena itu, Partai Demokrat berkomitmen untuk terus menjaga kehidupan kerakyatan di Indonesia agar semakin matang dan berkeadaban.

"Kita mau memastikan bahwa di Indonesia tetap subur, matang kerakyatan itu agar bangsa kita semakin terhormat dan berkeadaban," ujar AHY.

AHY menambahkan, kebebasan kudu tetap dijamin dan dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan konstitusi, termasuk dengan memberikan ruang nan luas bagi aspirasi generasi muda.

"Demokrat juga tidak mau lepas, apalagi namanya saja Demokrat. Tidak mungkin kerakyatan tidak menjadi bagian penting, alias tidak menjadi agenda krusial dari perjuangan ke depan," pungkas AHY.