BNPP RI & BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Wilayah Perbatasan

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berbareng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi wilayah nan adaptif terhadap karakter wilayah perbatasan.

Forum tersebut menjadi ruang untuk berganti pandangan mengenai kebutuhan tata kelola perbatasan nan dapat disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta tantangan masing-masing wilayah. Audiensi nan dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman tersebut berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, hari ini.

Makhruzi mengatakan pengelolaan area perbatasan mempunyai dua dimensi utama, ialah keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kompleksitas persoalan di area perbatasan, menurutnya, memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Menangani area perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia," ujar Makhruzi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan pemisah wilayah negara dan area perbatasan (BWN-KP) 2025-2029 nan meliputi pengelolaan pemisah wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan area perbatasan, dan penguatan kelembagaan.

"Cakupan pengelolaan BWN-KP tersebut meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari jumlah tersebut, 15 PLBN telah terbangun, tiga belum terbangun, dan delapan masuk dalam rencana pembangunan gelombang III," tuturnya.

Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri atas 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk.

"Kondisi tersebut menunjukkan beragamnya karakter wilayah nan memerlukan pendekatan kebijakan sesuai kebutuhan dan kapabilitas masing-masing daerah," ungkapnya.

Makhruzi mencontohkan penanganan transportasi pada PPKT berpenghuni nan memerlukan pendekatan terpadu dengan memperhatikan aksesibilitas, kesinambungan logistik, dan kedaulatan wilayah. Menurutnya, keragaman kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Siti Zuhro mengatakan kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan perlu diikuti dengan kreasi tata kelola nan bisa menyesuaikan kewenangan dengan karakter wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan lantaran wilayah perbatasan mempunyai kondisi, potensi, risiko, dan kebutuhan nan berbeda.

"Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam," kata Siti.

Siti menjelaskan BRIN mengembangkan pendapat Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance sebagai pendekatan nan memungkinkan pengedaran kewenangan dilakukan secara adaptif sesuai karakter wilayah perbatasan. Model tersebut mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan nan disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas daerah.

Model tersebut terdiri atas lima komponen utama, ialah konteks struktural, core governance model, sistem desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.

Komponen tersebut mencakup aspek geopolitik dan keamanan, disparitas sosial ekonomi, kerangka norma dan kelembagaan, pengedaran kewenangan, kapabilitas fiskal, koordinasi, pengawasan, serta penguatan kapabilitas pemerintahan.

"Pengelolaan wilayah perbatasan perlu menekankan adanya pengedaran kewenangan nan adaptif. Kita tidak bisa business as usual. Digitalnya kita gunakan dan sumber daya manusianya kita latih," ungkap Siti.

Melalui pendekatan differentiated border governance, karakter perbatasan darat dan laut ditempatkan dalam kerangka pengelolaan nan berbeda.

"Perbatasan darat lebih menekankan aspek keamanan, konektivitas, dan hubungan sosial lintas batas, sedangkan perbatasan laut menitikberatkan pada kedaulatan maritim, ekonomi kelautan, dan pengawasan area laut," ungkapnya.

Siti menekankan pentingnya penguatan kapabilitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

"Pendekatan multilevel governance dinilai diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan penyelenggaraan kebijakan antara pemerintah pusat dan wilayah melangkah secara efektif," tutupnya.

Sebagai info tambahan, audiensi tersebut turut membahas sejumlah agenda penelitian, antara lain identifikasi persoalan pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, penggalian pengalaman pemangku kepentingan, serta pengetesan relevansi model Adaptive Asymmetric Decentralization dengan kondisi empiris di lapangan.

Pembahasan antara BNPP RI dan BRIN diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan tata kelola perbatasan nan lebih sesuai dengan karakter setiap wilayah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pembangunan nan menjawab kebutuhan masyarakat di area perbatasan.

(prf/ega)