BNPP Minta Tambah Anggaran Rp 231,54 M untuk Percepatan Pembangunan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 231,54 miliar untuk tahun anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan Tito saat memaparkan kebutuhan anggaran BNPP tahun 2027. Ia menjelaskan pagu sugestif nan diterima BNPP dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Selanjutnya, minta izin kami melangkah ke BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Pagu sugestif sesuai surat dari Bappenas maupun dari Kemenkeu itu adalah sebesar, untuk 2027, Rp 213,9 miliar. Seluruhnya dari rupiah murni. Ini mengalami penurunan sebanyak Rp 255,6 miliar dari di tahun ini, 2026 adalah Rp 469,6 miliar, jadi berkurang sebanyak 54,4%,” jelas Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Tito menjelaskan sebagian besar pagu sugestif nan tersedia justru terserap untuk kebutuhan operasional sehingga ruang fiskal untuk menjalankan program-program pembangunan perbatasan menjadi sangat terbatas.

“Dari sugestif Rp 213 miliar itu, Rp 193 miliar adalah untuk shopping operasional. Belanja pegawai Rp 76,8 miliar, shopping peralatan operasional dan pemeliharaan instansi Rp 117 miliar, lantaran perlu menangani 15 PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Sehingga shopping non-operasional itu hanya Rp 20 miliar dari 213 indikatif, untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan kegunaan BNPP,” ungkapnya.

Menurut Tito, kondisi tersebut tidak sejalan dengan besarnya tugas nan kudu dijalankan BNPP, terutama dalam mendukung beragam program pemerintah nan menyasar area perbatasan.

“Padahal BNPP tadi diharapkan juga bekerja lebih optimal lagi di perbatasan, dan banyak program-program pemerintah nan ada di K/L, seperti Koperasi Merah Putih dan lain-lain, penyelesaian pemisah negara, nan memerlukan anggaran lebih dari,” tutur Tito.

Karena itu, BNPP mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung beragam program prioritas nasional di wilayah perbatasan.

“Oleh lantaran itu, kami dengan segala hormat juga memandang bahwa anggaran nan dari sugestif tersebut belum memenuhi kebutuhan, kami mengusulkan adanya tambahan kebutuhan sebanyak Rp 204,9 miliar nan dialokasikan untuk mendukung program kerja prioritas nasional sebanyak Rp 16,41 miliar, baik perumahan di perbatasan, kemudian penanganan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN, area perbatasan, pemberdayaan sumber daya manusia, kampung nelayan di perbatasan, kemudian juga percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, sebanyak Rp16,41 miliar,” jelasnya.

Selain itu, BNPP juga mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan pengawasan wilayah laut nan berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Kemudian Rp 3,11 miliar dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir, peduli keamanan, keselamatan, penegakan pemisah wilayah laut nan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste,” ucapnya.

Salah satu konsentrasi utama lainnya adalah percepatan pembangunan delapan PLBN Gelombang III nan saat ini tengah dipersiapkan pemerintah. Tito mengatakan BNPP tetap mempunyai peran krusial dalam proses koordinasi meskipun pembangunan fisiknya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kemudian juga prioritas BNPP nan tidak dapat ditunda, sebanyak Rp 17,5 miliar dalam rangka untuk percepatan pembangunan 8 PLBN Gelombang III, mendukung percepatan, lantaran ini pasti bakal melibatkan BNPP meskipun pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PU,” ujar Tito.

Anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan 15 PLBN nan telah beroperasi, termasuk menuntaskan sejumlah persoalan pemisah negara nan tetap menjadi prioritas nasional.

“Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 15 PLBN, termasuk juga dalam rangka penyelesaian menuntaskan pemisah daratan Pulau Sebatik nan menjadi super prioritas, ditambah dengan lanjutan perundingan antar negara, khususnya dengan Malaysia,” katanya.

Tito juga mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung pengembangan area perbatasan melalui pengukuran desa maju berdikari dan peningkatan indeks pembangunan area perbatasan.

“Kemudian kami juga minta izin untuk mengusulkan tambahan Rp 58 miliar dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengukuran desa maju berdikari di 22 pusat pertumbuhan area perbatasan, kemudian juga pemutakhiran keahlian indeks pembangunan area perbatasan, kemudian pengelolaan area perbatasan 204 kecamatan,” jelas dia.

Selain pembangunan kawasan, BNPP mengusulkan tambahan biaya guna memperkuat support manajemen dan peningkatan kualitas prasarana di beragam PLBN nan telah beraksi selama bertahun-tahun.

“Ditambah lagi dengan minta izin support manajemen sebanyak Rp 109,8 miliar dalam rangka melakukan rehabilitasi, pembaharuan gedung 8 PLBN nan telah berumur lebih dari 8 tahun, kemudian penyediaan sarana kerja untuk memperkuat kegunaan nan ada di PLBN: keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, ditambah dengan fasilitasi koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik nan bisa terhubung antara PLBN dengan BNPP nan ada di pusat,” ungkap Tito.

Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar BNPP dapat menjalankan mandat pengelolaan area perbatasan secara optimal, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan negara.

“Dengan demikian maka kami mengusulkan usulan kebutuhan anggaran sebanyak untuk BNPP, sebanyak Rp 231,54 miliar,” pungkasnya.