Zulhas: Jual-Beli Dapur Bikin SPPG Bengkak Jadi 6.877 Titik, Boros Rp 1 T/Bulan

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap akibat dari praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG. Dari praktik tersebut, terdapat pembengkakan jumlah SPPG hingga 6.000 titik lebih.

Dengan pembengkakan tersebut, Zulhas berasas laporan dari Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan total pemborosan nan terjadi hingga Rp 1 triliun per bulan.

“Misalnya terjadi jual beli titik ya, nan semestinya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas usai rapat mengenai MBG di di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta pada Kamis (11/6).

“Laporan Bu Nanik barusan jika Rp 6.877 penambahan, maka 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun pemborosan. Berarti jika satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun,” lanjutnya.

Selain itu, Zulhas juga menemukan adanya pembengkakan SPPG alias dapur MBG di wilayah 3T. Menurutnya, dari awalnya pendataan mencatat 2.000 titik lampau membengkak menjadi 8.617 titik. Adapun 6.138 titik di antara SPPG wilayah 3T tersebut sudah mempunyai SK dari BGN.

Dengan adanya beragam temuan tersebut, Zulhas memutuskan untuk melakukan penataan kembali terhadap penyelenggaraan program MBG dalam satu bulan ke depan.

“Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.

Di kesempatan tersebut, Zulhas juga merespons mengenai rencana moratorium pembangunan dapur MBG baru. Menurutnya, saat ini dia bakal berfokus pada penataan kembali program MBG terlebih dahulu.

“Jadi saya jelaskan penataan ini memang tidak ada nan baru dulu. Ya kita lagi ngeberesin internal dulu,” kata Zulhas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendukung keputusan BGN menghentikan sementara pembangunan dapur MBG alias SPPG baru.

Menurut dia, moratorium tersebut perlu dimanfaatkan untuk membenahi tata kelola program sekaligus mendorong transformasi penyediaan MBG melalui dapur berbasis sekolah.

Charles menilai langkah BGN menghentikan sementara pembangunan dapur baru merupakan keputusan nan tepat di tengah upaya pertimbangan menyeluruh terhadap penyelenggaraan program MBG.

“Kami menyambut baik beragam langkah pembenahan nan diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran konsentrasi dari jumlah menjadi kualitas MBG,” kata Charles dalam keterangannya, Selasa (9/6).