Bima Arya Minta Otonomi Daerah Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong perubahan penyelenggaraan otonomi wilayah agar tak sekadar berfokus pada pembagian kewenangan. Menurutnya, otonomi wilayah kudu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).

Dalam forum tersebut, dia menekankan pentingnya pemaknaan ulang desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih merata di beragam daerah.

"Desentralisasi fiskal hari ini juga kudu menjadi instrumen nan menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).

Sejalan dengan perihal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan sekaligus menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih proporsional bagi daerah.

Ia mengatakan terdapat tiga transformasi paradigma nan perlu dilakukan pemerintah wilayah (Pemda) untuk memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

Pertama, menggeser pendekatan pembangunan dari nan semata-mata berbasis sumber daya menuju pembuatan nilai tambah. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan komoditas alias sumber daya nan dimiliki, tetapi perlu mengembangkan ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan nilai tambah.

"Dari resource-based decentralization menuju value creation-based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana," tegasnya.

Kedua, mengubah pola hubungan antarwilayah dari persaingan menuju kolaborasi. Kerja sama antardaerah diperlukan untuk membangun rantai pasok, memperkuat potensi ekonomi, serta menciptakan pertumbuhan nan saling mendukung.

Ketiga, mengubah peran Pemda dari sekadar lembaga nan membelanjakan anggaran menjadi penggerak pembangunan. Pemda didorong untuk membuka ruang investasi, mengurangi beragam hambatan, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan.

Menurutnya, keberhasilan transformasi tersebut sangat berjuntai pada kapabilitas kepemimpinan di daerah. Hal ini menjadi krusial mengingat sebagian besar kepala wilayah saat ini merupakan pemimpin baru nan belum mempunyai banyak pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.

"80 persen kepala wilayah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar Gen X, ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini angan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman," ungkapnya.

Menurutnya, hadirnya pemimpin baru di wilayah membuka kesempatan sekaligus tantangan. Kehadiran generasi baru dapat mendorong lahirnya beragam inovasi, tetapi di sisi lain diperlukan penguatan kapabilitas dan pendampingan agar kebijakan nan dihasilkan tetap melangkah sesuai prinsip tata kelola pemerintahan nan baik.

Karena itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemda untuk memperkuat kapabilitas kepemimpinan, mendorong penemuan nan akuntabel, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan wilayah nan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(akn/ega)