Bima Arya Dorong Sekolah Rakyat Jangkau Anak Kurang Mampu Raih Cita-cita

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong ekspansi jangkauan Sekolah Rakyat untuk membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari family tidak mampu, termasuk mereka nan sempat putus sekolah. Hal itu muncul setelah mendengar langsung latar belakang dan cita-cita para siswa.

Bima mengaku terharu memandang semangat anak-anak tersebut dalam menempuh pendidikan meski menghadapi keterbatasan ekonomi dan kondisi family nan sulit. Mereka tetap berkeinginan untuk mengangkat derajat orang tua dan meraih cita-cita melalui pendidikan.

"Tadi saya terharu juga dengar tadi bapaknya buruh, orang tuanya meninggal, dan mereka bercita-cita untuk meningkatkan derajat orang tuanya, ada nan cita-cita jadi tentara, ada nan jadi hakim," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sekolah Rakyat di area Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Rabu (21/10).

Semangat tersebut juga terlihat dari seorang anak nan mau kembali berguru setelah nyaris empat tahun putus sekolah.

Menurut Bima, kemauan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan merupakan perihal nan luar biasa.

"Dia sudah nyaris 4 tahun dari putus sekolah, tapi tetap mau sekolah itu kan luar biasa," ungkapnya.

Kisah tersebut menunjukkan pentingnya akses pendidikan bagi anak-anak nan sempat putus sekolah. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses agar mereka dapat kembali menempuh pendidikan dan membangun angan untuk masa depan nan lebih baik.

"Jadi ini sekolah rakyat kudu terus kita sorong untuk semakin memperluas jangkauan," pungkasnya.

Bima menilai Sekolah Rakyat sebagai program dengan tujuan jangka panjang. Pendidikan nan diberikan tidak hanya membuka jalan bagi para siswa untuk memperbaiki kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan calon pemimpin bangsa.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Malang turut didukung sinergi beragam pihak. Sekolah dengan 75 siswa tersebut memanfaatkan aset eks Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) nan berada di area BPSDM Provinsi Jawa Timur.

Bima menjelaskan pemanfaatan aset tersebut mendapat support dari Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Wali Kota Malang.

(akd/ega)