BI Luncurkan Program Baru untuk Kendalikan Inflasi dan Ketahanan Pangan

Sidoarjo -

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026. Program baru ini menggantikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) nan selama ini berjalan, dengan penguatan pada tujuh program unggulan nan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Peluncuran ditandai dengan flagoff armada Kerja Sama Antar Daerah (KAD) GPIPS Wilayah Jawa 2026 pelepasan konvoi truk pengedaran pangan menuju Kalimantan hingga Papua nan mewakili tiga jalur pengedaran ialah nasional, Jawa, dan intra Jawa Timur. Sebelum flagoff, dilakukan pula simbolis kerja sama nan mencakup empat poin, ialah penyerahan sarana prasarana pertanian, penandatanganan KAD termasuk offtaker, sinergi program prioritas SPPG/KDKMP dengan produsen, serta fasilitasi angsuran investasi dan modal kerja untuk off-farm.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengatakan GPIPS lahir sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan stabilitas nilai dan ketahanan pangan nasional. Penguatan program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ke-2 tentang swasembada pangan sebagai pilar kemandirian bangsa.

"Pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilisasi nilai jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, pascapanen, dan pengedaran pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional nan berkelanjutan," kata Aida dalam sambutannya, di Gudang Bulog, Sidoarjo, Rabu (13/5/2026)

Ia menjelaskan GPIPS mempunyai tiga kebaruan dibanding GNPIP. Pertama, pengendalian inflasi pangan kudu diperkuat dari sisi pasokan agar kesenjangan antarwaktu dan antardaerah dapat dijaga.

Kedua, lanjutnya, mendukung agenda pemerintah dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Ketiga, mau memastikan masyarakat, termasuk petani, menjadi lebih sejahtera.

"Karena itu, pada pagi hari ini, GNPIP kita transformasikan menjadi GPIPS, ialah Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera," sambungnya.

Aida menjelaskan GPIPS 2026 berfokus pada dua aspek utama ialah penguatan produktivitas dan kelancaran pengedaran pangan. Tiga komoditas prioritas nan menjadi konsentrasi di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Untuk wilayah Jawa, komoditas tambahan nan menjadi perhatian antara lain bawang merah, beras, dan cabe rawit.

Program ini dijalankan melalui tujuh program unggulan nan mencakup: (1) peningkatan produktivitas melalui optimasi Good Agricultural Practices (GAP); (2) penguatan ketahanan komoditas pangan melalui hilirisasi dan penguatan kelembagaan petani sebagai offtaker; (3) optimasi KAD; (4) penguatan fasilitasi pengedaran pangan; (5) optimasi operasi pasar dan pasar murah; (6) penguatan neraca pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi.

"Dengan strategi ini, kita optimis dapat menjaga inflasi volatile food pada rentang 3-5%, menjamin kesinambungan pasokan antar waktu dan antar daerah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok secara berkelanjutan," ujar Aida.

Dari sisi capaian, inflasi nasional pada 2025 tercatat sebesar 2,92% (year-on-year/yoy), dan pada April 2026 kembali menurun menjadi 2,42% (yoy). Inflasi volatile food juga membaik menjadi 3,37% (yoy), didukung oleh menguatnya ketahanan pangan nasional dan meningkatnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan per Mei 2026 mencapai 5,26 juta ton dan diperkirakan mencapai 6 juta ton pada Juli 2026.

Kendati demikian, Aida mengingatkan setidaknya ada empat tantangan nan kudu diantisipasi. Di antaranya akibat perubahan suasana dan El Niño, karakter komoditas musiman nan rentan menciptakan lonjakan harga, kebutuhan penguatan pascapanen nan semakin mendesak, serta tantangan struktural pertanian seperti alih kegunaan lahan dan kejadian aging farmer.

Jawa Timur dipilih sebagai letak grand launching GPIPS Jawa bukan tanpa alasan. Berdasarkan info BPS, Jatim menjadi penghasil padi terbesar nasional dengan kontribusi 17,34% alias setara 10,57 juta ton pada 2025, tumbuh 12,60% dibanding tahun sebelumnya. Jatim juga menjadi produsen nomor satu jagung dan cabe rawit secara nasional, dengan kontribusi produksi cabe rawit mencapai 37,01%, serta berada di posisi kedua untuk bawang merah dengan kontribusi 22,91%.

Di luar kapabilitas produksi, Jawa Timur mempunyai posisi strategis sebagai hub perdagangan area timur Indonesia dalam peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul pengedaran utama nan menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Kapasitas penyimpanan Bulog Jawa Timur mencapai 1,22 juta ton alias setara 22,81% dari kapabilitas penyimpanan nasional.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim dalam memperkuat perannya sebagai lumbung pangan nasional. Ia menyebut pengembangan Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) nan berkarakter mobile sebagai salah satu terobosan untuk memperkuat kerja sama dan mitigasi antar daerah.

"Pangan tidak hanya soal beras dan karbohidrat, tetapi juga protein. Karena itu penguatan pangan berbasis protein sangat penting, termasuk melalui pengembangan sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba," kata Khofifah.

Khofifah juga menggarisbawahi pentingnya konektivitas antar pasar. Meski produksi cabe rawit Jatim tertinggi di Indonesia, nilai cabe di satu pasar bisa berbeda jauh dengan pasar lainnya. Ia pun mendorong efisiensi produksi padi melalui penggunaan perangkat mesin pertanian seperti combine harvester untuk menekan losses pascapanen.

"Kami optimistis Jawa Timur tidak hanya menuju ketahanan pangan, tetapi kedaulatan pangan berkelanjutan," ujarnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan tiga tantangan utama nan dihadapi kepala wilayah dalam mengawal program ketahanan pangan ialah tantangan dunia dan geopolitik, tanggungjawab mengawal program nasional termasuk swasembada pangan, serta janji politik kepada publik nan kudu dipenuhi. Ia menegaskan Kementerian Dalam Negeri siap memastikan sinkronisasi ketiga perihal tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengawal berbareng aktivitas ini agar tidak hanya menjadi seremoni sesaat, tetapi betul-betul bersambung di daerah-daerah lainnya. Kemendagri siap mengawal bersama-sama," kata Bima Arya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Rakor TPIP-TPID bakal diselenggarakan secara teragendakan sepanjang 2026 di lima wilayah. Setelah soft launching di Sumatera pada Februari 2026 dan grand launching Jawa pada Mei ini, rangkaian berikutnya bakal bersambung ke Balinusra (Juni), Kalimantan (Agustus), dan ditutup di Sulampua - Sulawesi, Maluku, dan Papua - pada Oktober 2026.

Turut datang dalam aktivitas ini personil Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur Thoriq Majiddanor dan Prihasto Setyanto, Bupati Kabupaten Sidoarjo H. Subandi, Direktur Bulog Prihasto Setyanto, Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono, serta unsur Forkopimda se-wilayah Jawa, golongan tani, pelaku usaha, dan BUMD pangan.

(prf/ega)