BI Diprediksi Bakal Tahan BI Rate di Level 5,50 Persen

Bank Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan Bank Indonesia (BI) bakal mengambil langkah untuk mempertahankan suku kembang referensi alias BI-Rate di level 5,50 persen. Keputusan tersebut diperkirakan bakal ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) nan berjalan pada 17-18 Juni 2026.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky memaparkan bahwa sejak penyelenggaraan RDG sebelumnya, bank sentral telah mengerek BI-Rate secara kumulatif sebesar 75 pedoman poin (bps). Kenaikan tersebut terbagi atas peningkatan sebesar 50 bps pada RDG Mei 2026 serta tambahan 25 bps dalam rapat di luar agenda alias RDG Mingguan pada 9 Juni 2026. Menurutnya, rentetan intervensi tersebut menjadi parameter kuat adanya pengetatan kebijakan moneter nan cukup agresif.

“Mempertimbangkan pengetatan kebijakan nan telah berjalan secara berjenjang sejak Mei, intervensi kurs asing nan terus berlanjut, serta kebutuhan untuk mengevaluasi akibat dari langkah-langkah nan baru-baru ini diambil, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia perlu mempertahankan suku kembang kebijakannya pada level 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur nan bakal datang,” jelas Riefky dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi RDG BI jenis Juni 2026, dikutip Kamis (18/6/2026).

Meskipun nilai tukar rupiah tetap dibayangi tekanan eksternal, laju inflasi domestik dilaporkan tetap berada di dalam koridor sasaran sasaran Bank Indonesia. Kondisi ini dinilai meredakan urgensi bagi BI untuk kembali mengerek suku kembang dalam waktu dekat. Di sisi lain, otoritas moneter sebenarnya mempunyai celah untuk melonggarkan kebijakan jika terdeteksi adanya perlambatan aktivitas ekonomi di masa depan.

“Namun demikian, ruang untuk pemangkasan suku kembang kemungkinan bakal tetap terbatas selama rupiah tetap mengalami tekanan,” ujar Riefky.

Lebih lanjut, Riefky mengingatkan bahwa volatilitas inflasi ke depan tetap menyimpan tantangan peningkatan dari posisi saat ini. Kendati demikian, akibat tersebut kebanyakan dipicu oleh halangan dari aspek sisi penawaran (supply side). Alhasil, efektivitas instrumen pengetatan moneter lanjutan bakal menjadi terbatas, sehingga penanganannya memerlukan sinergi lintas lembaga berbareng pemerintah.