BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier

BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier (Ilustrasi/Ist)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya. Evaluasi itu buntut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam aspek manajerial maupun akomodasi dapur nan berpotensi mempengaruhi kualitas jasa Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1. Dimonopoli hingga 5 Supplier

Evaluasi ini dilakukan setelah Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengumpulkan Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi dari wilayah Solo Raya nan meliputi Kota Solo, Kabupaten Sragen, Karanganyar, dan Boyolali. Dalam pertemuan tersebut, seluruh unsur pelaksana diminta menyampaikan laporan kondisi riil operasional SPPG di lapangan.

Dari laporan nan dihimpun oleh Kepala Regional Jawa Tengah berbareng para Koordinator Wilayah, BGN menemukan sejumlah persoalan nan perlu segera dibenahi. Salah satu temuan utama adalah tetap terbatasnya jumlah pemasok bahan pangan di sejumlah SPPG.

Tercatat sekitar 80 SPPG di wilayah Solo Raya tetap menggunakan hanya 1 hingga 5 suplier bahan pangan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap mitra tertentu sehingga perlu dibenahi dalam tata kelola pemasok agar lebih terbuka dan kompetitif.

Selain itu, BGN menemukan beberapa dapur SPPG nan belum mempunyai akomodasi pendukung memadai seperti bilik alias mess bagi petugas, perlengkapan dapur nan belum lengkap, serta pembangunan dapur nan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis (juknis) nan telah ditetapkan.

“Program MBG merupakan program strategis nasional, sehingga seluruh SPPG wajib menjalankan operasionalnya sesuai standar nan telah ditetapkan. Aspek manajerial, higienitas, dan kepantasan akomodasi dapur tidak boleh diabaikan,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (8/3/2026).