Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sekitar 1.200 dapur nan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah disetop sementara dan terancam ditutup permanen jika tidak melakukan perbaikan.
“Kami sudah menutup semua dapur nan tidak ada SLHS-nya. Sudah ada sekitar 1.200 tambahan nan tidak ada SLHS-nya itu kemudian tutup,” kata Sudaryono usai rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Kebijakan tersebut juga bertindak bagi dapur nan belum mendaftarkan diri, tidak lolos proses sertifikasi, maupun tetap dalam tahapan pengurusan SLHS. Mereka bakal disetop sementara hingga persyaratan terpenuhi.
“Tidak daftar, sudah daftar tapi tidak lolos alias tetap dalam proses, kami suspend sampai SLHS-nya terpenuhi,” ujarnya.
Sudaryono mengatakan kepemilikan SLHS merupakan persyaratan awal dalam memastikan pengelolaan dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan. Setelah itu, pengelola tetap kudu memenuhi sejumlah ketentuan lain, termasuk kompetensi petugas dan tata kelola rantai pasok.
“SLHS itu baru syarat dasar. Belum lagi dengan BPOM, gimana pelatihan-pelatihan orang nan berkuasa di dapur, dilatih mengenai HACCP, rantai pasok, dan gimana mengelola flow dari penyediaan makanan,” katanya.
Di sisi lain, BGN terus melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur MBG. Dari pemeriksaan nan telah dilakukan, sekitar 13.000 hingga 14.000 dapur disebut telah memenuhi standar, sementara dapur lainnya tetap dalam proses pemeriksaan.
“Yang memenuhi standar tadi 13.000 sekian, 14.000. Sisanya lagi kira-kira nyaris setengahnya lagi itu kami periksa,” ujar Sudaryono.
55 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·