BGN Hitung Ulang Anggaran MBG, Guru Besar IPB Tawarkan Menu Lokal Bergizi Rp7.000

Petugas menyiapkan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).(Dok.Istimewa)

BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dari alokasi sebelumnya sebesar Rp268 triliun. Penyesuaian dilakukan berbarengan dengan pembenahan info penerima manfaat, tata kelola program, dan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Jumat (7/8), menyatakan penghitungan tersebut tetap melangkah sehingga nomor akhirnya belum dapat diumumkan. “Kalau nomor sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi nan jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” terangnya.

Menurut Agustina, salah satu komponen nan dievaluasi adalah pemberian insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari dengan nominal nan sama. Skema tersebut belum mencerminkan perbedaan kapabilitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional masing-masing SPPG. “Ada nan cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema nan bakal kami perbaiki,” terangnya.

Dengan demikian kata Agustina, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan anggaran, tetapi juga sebagai penataan shopping agar lebih proporsional, tepat sasaran, dan setara bagi setiap SPPG. Penyesuaian pada biaya operasional juga perlu dipisahkan dari anggaran bahan pangan agar tidak mengurangi kualitas gizi penerima manfaat.

Di tengah pembenahan tersebut, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Hardinsyah, M.S. menawarkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu langkah menjaga kualitas menu MBG dengan biaya terjangkau. Makanan bergizi tidak selalu memerlukan bahan pangan mahal. 

Dengan komposisi dan pengadaan nan dikelola secara cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000. “Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau nilai beras Rp15.000 sekilo, 100 gram hanya Rp1.500. Kemudian jika pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir,” paparnya.

Menu tersebut sebut Hardinsyah, dilengkapi dengan sayuran, buah, dan sumber protein nabati seperti tahu alias tempe. “Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu alias tempe untuk protein nabatinya. Satu pangkas tempe berukuran sekitar 40–50 gram diperkirakan berbobot Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp7.000 per porsi," bebernya.

Namun, Hardinsyah mengingatkan bahwa nomor tersebut baru mencakup bahan pangan. Pelaksanaan MBG tetap memerlukan biaya untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan, pengelolaan dapur, dan distribusi. “Biaya nan mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” katanya.

KUNCI EFISIENSI
Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi salah satu kunci efisiensi MBG. Setiap wilayah mempunyai pilihan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan nan dapat digunakan tanpa berjuntai pada produk impor. “Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” imbuhnya.

Hardinsyah menambahkan, pemanfaatan bahan pangan lokal dan rantai pasok nan lebih pendek dapat membantu menekan biaya distribusi, menjaga kesegaran makanan, serta membuka kesempatan ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar SPPG. 

Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG nan lebih proporsional, serta optimasi bahan pangan lokal dapat menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG. Efisiensi anggaran kudu ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi nan diterima anak. (E-2)