Mendagri Pantau 26 Daerah yang Bermasalah Terkait Pembiayaan PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tetap melakukan pemantauan ketat terhadap 26 daerah, mengenai pemenuhan kewenangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tito mengatakan pemerintah sebelumnya memetakan wilayah nan mempunyai keterbatasan anggaran untuk membiayai PPPK. Hasil pemetaan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Makanya kita satu-satu kita petakan wilayah mana saja nan belanjanya kurang. Itulah nan kita sampaikan kepada Menteri Keuangan,” ujar Tito saat ditemui awak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).

Tito mengatakan pemerintah telah menyalurkan Rp18,9 triliun pada 5 Agustus 2026. Menurutnya, anggaran tersebut nyaris dapat mengatasi seluruh persoalan PPPK di daerah.

“Alhamdulillah, sudah turun 5 Agustus lampau Rp 18,9 triliun. Itu nyaris bisa mengatasi semua persoalan PPPK nan ada di daerah,” tutur dia.

Meski demikian, pemerintah tetap memantau ketat 26 daerah. Tito tidak mengungkapkan wilayah nan masuk dalam pemantauan tersebut.

“Tapi saya mau monitoring. Kami lagi monitoring ketat 26 daerah. Saya nggak mau sebutkan daerahnya,” tutur Tito.

Dia menjelaskan, pemantauan dilakukan untuk memandang keahlian pemerintah wilayah dalam melakukan efisiensi anggaran.

“Iya, lantaran kita memandang apakah dia bisa melakukan efisiensi,” tandasnya.