BGN: Dulu Fokus ke Titik SPPG, Kini Pastikan Penerima Manfaat MBG Lebih Dulu

Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah pendekatan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya pengembangan program lebih berorientasi pada penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, sekarang BGN menegaskan bakal memprioritaskan pemetaan penerima faedah terlebih dulu sebelum menentukan kebutuhan dapur.

Wakil Kepala BGN sekaligus ahli bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan pertimbangan tersebut dilakukan setelah pihaknya menemukan beragam persoalan dalam tata kelola program nan selama ini lebih berfokus pada keberadaan dapur dibanding kebutuhan riil penerima manfaat.

“Jadi, mungkin nan kemarin-kemarin, teman-teman sudah tahulah, ada jual-beli titik sehingga nan menjadi konsentrasi itu SPPG-nya. Penerima manfaatnya ya wis pokoknya kelak dicari terdekat di situ,” kata Sari kepada wartawan di Kantor Pusat BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Menurut dia, pola tersebut tidak bakal lagi diterapkan dalam pengembangan program MBG ke depan. BGN bakal memastikan terlebih dulu siapa dan berapa jumlah penerima faedah nan memerlukan jasa MBG sebelum menentukan dapur nan bakal memasok makanan.

“Nah, kami tidak mau seperti itu. Maka sekarang pastikan dulu penerima manfaat, pastikan dia bakal disuplai, ialah diantar dari SPPG nan mana. Nah, itu baru kelak kita bakal mengikuti proses efisiensinya,” ujarnya.

Sari menjelaskan, proses pertimbangan tersebut tidak mudah mengingat saat ini terdapat sekitar 27.820 SPPG nan telah beraksi di beragam wilayah Indonesia. Karena itu, BGN memanfaatkan momentum penghentian sementara pengedaran MBG selama masa libur sekolah untuk melakukan penataan ulang.

Selain memetakan ulang penerima manfaat, BGN juga tengah mengevaluasi kualitas dapur-dapur MBG nan dinilai belum memenuhi standar operasional.

“Teman-teman di BGN itu sebenarnya selama ini sudah banyak memantau. Bahkan mungkin sudah ramai juga di media sosial, banyak dapur-dapur nan kurang sesuai dengan standar. Nah, itu kelak kami bakal pertimbangan semua,” kata Sari.

Apabila terdapat SPPG nan tidak mempunyai penerima faedah nan cukup alias kualitas layanannya dinilai rendah, BGN membuka kemungkinan untuk mengalihkan jasa ke dapur lain nan lebih layak.

“Kalau nan betul-betul sangat tidak memungkinkan untuk beraksi sementara di situ memang penerima manfaatnya tidak ada, alias mungkin bisa kita minimalkan alias bisa kita alihkan ke SPPG terdekat nan memang lebih berkualitas, itu kelak kami bakal lakukan,” ujarnya.

Agustina juga menyinggung perubahan kebijakan teknis pada masa kepemimpinan sebelumnya nan disebut berakibat pada kualitas dapur MBG.

“Mungkin teman-teman tahu, kemarin sempat ada perubahan juknis dari luasan dapur 400 meter menjadi 150 meter. Nah, itu nan seperti itu menyebabkan dapur-dapur kemudian menjadi tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kualitas makanan nan baik,” katanya.

Karena itu, BGN saat ini tengah menyusun pedoman info baru nan menggabungkan info mengenai jumlah penerima manfaat, kondisi kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga kapabilitas dapur nan tersedia.

Menurut Sari, langkah tersebut diperlukan agar program MBG melangkah lebih tepat sasaran sekaligus efisien dari sisi penggunaan anggaran negara.

“Jadi, itulah pentingnya kami menyusun data. Penerima manfaatnya dipastikan dulu ada berapa di wilayah nan bakal dilayani. Setelah itu baru kita menentukan kebutuhan dapurnya,” tutupnya.