Beras SPHP Bulog 2 Kg Siap Meluncur Tinggal Tunggu Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menghadirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bungkusan 2 kilogram (kg). Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah nan selama ini kesulitan membeli beras dalam bungkusan besar.

Adapun selama ini, beras SPHP nan disalurkan melalui Perum Bulog hanya tersedia dalam bungkusan 5 kg. Dengan tambahan opsi 2 kg, pemerintah berambisi pengedaran support pangan bisa lebih tepat sasaran.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ragam bungkusan ini disiapkan untuk menjangkau golongan masyarakat dengan daya beli terbatas.

"Sangat bagus, jika bisa ada beras SPHP 2 kg. Kalau kita sering memandang di pasar, memang tetap ada saudara-saudara kita nan lebih condong memilih berbelanja beras 1 sampai 2 kg saja," kata Ketut dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan menekankan keberpihakan pada masyarakat kecil.

"Oleh lantaran itu, sangat bagus jika kita membuka ruang untuk bungkusan baru. Ini tentu demi masyarakat, demi rakyat kecil, sebagaimana nan disampaikan Bapak Presiden kemarin, beliau sangat memperjuangkan rakyat kecil. Jadi tentu ini kudu dilaksanakan," ujarnya.

Secara regulasi, opsi bungkusan 2 kg telah diakomodasi dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026. Aturan ini memungkinkan Bulog menyalurkan beras SPHP dalam dua pilihan kemasan, ialah 5 kg dan 2 kg.

Adapun bungkusan 50 kg tetap disediakan secara terbatas, khususnya untuk wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, serta wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).

Bapanas juga mengatur pemisah pembelian maksimal di tingkat konsumen. Untuk bungkusan 5 kg, masyarakat dapat membeli maksimal lima kemasan. Sementara untuk bungkusan 2 kg, pembelian dibatasi maksimal dua kemasan. Beras SPHP nan dibeli tidak boleh diperjualbelikan kembali lantaran mengandung subsidi pemerintah.

Program SPHP sendiri telah melangkah sejak awal Maret 2026 dan ditargetkan menyalurkan hingga 828 ribu ton beras sepanjang tahun, dengan anggaran subsidi mencapai Rp4,97 triliun.

Dalam pelaksanaannya, Bulog diminta memprioritaskan pengedaran ke wilayah non-sentra produksi dan wilayah nan tidak sedang panen raya. Kebijakan ini bermaksud menjaga nilai gabah petani agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Ke depan, pemerintah tetap bakal mengkaji lebih lanjut penerapan bungkusan 2 kg, termasuk dari sisi biaya dan kebutuhan subsidi. 

"Tentu kita bakal diskusi. Kita bakal tindak lanjuti tatkala sudah ada perintah Bapak Menteri. Kita bakal segera lakukan exercise kalkulasi kemungkinan subsidi dan lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan tidak mengubah banyak, misalnya kan nilai SPHP Zona 1 itu Rp12.500 per kg, itu tidak ada kesulitan, tinggal jika kemasannya 2 kg, angan kita tinggal kali 2 saja," jelas Ketut.

Secara terpisah, Kepala Bapanas nan juga Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan ini murni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Yang jelas, sekarang support pangan kita sudah disalurkan. nan jelas, beras banyak. Kalau ukurannya tinggal diatur. Apa saja untuk rakyat, (sesuai) perintah Presiden, layani. Itulah permintaan masyarakat, lantaran tidak mungkin permintaan Bulog. Tidak mungkin permintaan Bapanas. Kalau rakyat nan butuh, kita bertindak untuk rakyat," kata Amran.

Berdasarkan catatan Bapanas, realisasi penyaluran beras SPHP sejak awal Maret hingga 7 April 2026 telah mencapai 82,8 juta kg. Program ini turut menopang pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas beras.

Secara bulanan, inflasi beras pada Maret 2026 tercatat 0,65%, sedikit meningkat dari Februari 2026 sebesar 0,43%. Sementara secara tahunan, inflasi beras berada di level 3,71%, jauh lebih rendah dibandingkan Maret 2024 nan sempat menyentuh 20,07%.

(wur) [Gambas:Video CNBC]