Belum Dewasa, Belum Dianggap Manusia: Potret Krisis Egalitarianisme Sosial

Seorang anak mini berdiri rapi dalam antrean. Ia datang lebih dulu, menunggu dengan sabar, mengikuti patokan nan pernah dia ketahui dari orang tua alias apalagi gurunya di sekolah. Lalu datang seseorang nan lebih tua. Tanpa banyak pikir, dia melangkah ke depan, memotong barisan. Tidak ada nan menegur. Tidak ada nan protes. Semua diam—atau lebih tepatnya, semua maklum. Seolah-olah, menjadi lebih tua adalah argumen nan cukup untuk didahulukan.

Pertanyaannya sederhana:

Sejak kapan usia menjadi legitimasi untuk melanggar patokan nan sama?

Fenomena ini mungkin tampak sepele. Hanya antrean. Namun dari momen mini inilah kita bisa memandang sesuatu nan lebih dalam: cara kita, sebagai masyarakat, memandang siapa nan betul-betul “dianggap manusia.”

Refleksi Potret Krisis Egalitarisme Sosial di Negeri Kita

Pada banyak ruang sosial di Indonesia, menjadi “dewasa” tampak seperti syarat tidak tertulis untuk diakui sepenuhnya. Orang-orang nan lebih tua dihormati dan itu baik. Namun dalam praktiknya, penghormatan ini sering melampaui batasnya. Ia tidak lagi sekadar etika, tetapi berubah menjadi keistimewaan alias privilege. Sementara itu, nan lebih muda sering ditempatkan dalam posisi menunggu: menunggu dianggap cukup tahu, cukup layak, cukup layak untuk didengar.

Seakan-akan fase untuk menjadi manusia nan diterima oleh masyarakat itu bertahap. Seakan-akan pula seseorang belum sepenuhnya menjadi manusia sebelum mencapai usia tertentu. Padahal, martabat manusia tidak pernah bekerja seperti itu.

Budaya hormat kepada nan lebih tua memang mempunyai nilai nan penting. Ia mengajarkan sopan santun dan penghargaan terhadap pengalaman. Namun dalam banyak situasi, nilai ini mengalami pergeseran. Hormat berubah menjadi sebuah pembungkaman. Senioritas berubah menjadi otoritas nan tidak bisa dipertanyakan. Akhirnya dalam kondisi ini, nan lebih tua tidak lagi sekadar dihormati, mereka menjadi kebal terhadap standar nan sama nan bertindak bagi orang lain.

Lebih jauh, kita melihatnya bukan hanya di antrean. Di sebuah forum diskusi, pendapat anak muda sering kali dipotong dengan argumen “kurang pengalaman.” Di organisasi, mereka ditempatkan sebagai pelaksana, bukan pengambil keputusan. Bahkan organisasi-organisasi nan mempunyai embel pemuda, namun telah diisi oleh orang-orang melampaui arti pemuda. Dalam keluarga, bunyi mereka kerap dianggap sekadar fase, bukan perspektif nan layak dipertimbangkan.

Masalahnya bukan pada perbedaan usia. Masalahnya adalah gimana perbedaan itu diterjemahkan menjadi jenjang nilai. nan lebih tua dianggap lebih benar. nan lebih muda dianggap belum cukup. Di titik ini, kita tidak lagi berbincang tentang etika, tetapi tentang struktur kekuasaan nan tidak terlihat.

Dari perihal ini, ada pola nan terus berulang: kepercayaan tidak diberikan sebagai titik awal, melainkan sebagai bingkisan nan kudu diperjuangkan. Namun untuk memperjuangkannya, seseorang kudu terlebih dulu mempunyai sesuatu—jabatan, posisi, alias kekuasaan. Tanpa itu, suaranya mudah diabaikan.

Pada akhirnya kita sedang menciptakan lingkaran nan tertutup. Anak muda tidak diberi ruang untuk belajar mengambil tanggung jawab, tetapi pada saat nan sama dituntut untuk siap. Mereka tidak dipercaya lantaran belum punya pengalaman, tetapi tidak diberi pengalaman lantaran belum dipercaya.

Dampaknya tidak sederhana. Budaya kritis melemah lantaran terbiasa tunduk. Inisiatif tersendat lantaran takut melampaui pemisah nan tidak tertulis. Regenerasi kepemimpinan melangkah lambat lantaran hanya sedikit nan diberi ruang untuk berkembang.

Kita sering berbincang tentang meritokrasi, tentang gimana keahlian dan integritas kudu menjadi dasar penilaian. Namun meritokrasi tidak bakal pernah tumbuh dalam lingkungan nan sejak awal tidak memberi kesempatan nan setara.

Keinginan Kita: Sebuah Penutup

Masyarakat nan egaliter bukanlah masyarakat nan menghapus rasa hormat kepada nan lebih tua. Sebaliknya, dia adalah masyarakat nan bisa menempatkan hormat secara adil: tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan.

Hormat tidak berfaedah bebas melanggar aturan.

Pengalaman tidak berfaedah kebal dari kritik.

Usia tidak pernah menjadi legitimasi moral.

Kepercayaan semestinya diberikan sebagai proses, bukan ditahan sebagai hadiah. Anak muda tidak kudu menunggu menjadi “cukup dewasa” untuk didengar. Mereka perlu diberi ruang untuk belajar, untuk salah, dan untuk tumbuh sebagai bagian dari masyarakat nan sama.

Kita bisa kembali pada segmen sederhana di awal: antrean nan diserobot tanpa rasa bersalah. Mungkin masalahnya bukan pada siapa nan lebih tua, tetapi pada siapa nan kita anggap lebih berhak.

Seperti nan pernah ditegaskan oleh filsuf Immanuel Kant dalam kitab groundwork of the metaphysics of morals: manusia kudu diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat—dan prinsip ini tidak mengenal pemisah usia.

Jika selama kewenangan itu ditentukan oleh usia, bukan oleh nilai dan perilaku, kita belum betul-betul hidup dalam masyarakat nan memandang semua orang sebagai manusia.