Belanja Pemerintah Rp911,7 Triliun Buka Peluang Pasar bagi Pelaku Usaha

Ajang Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026.(Dok. Mbizmarket)

NILAI shopping pengadaan pemerintah nan diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026 menjadi kesempatan besar bagi bumi upaya untuk memperluas pasar. Besarnya potensi tersebut mendorong pemerintah memperkuat transformasi sistem pengadaan agar semakin terbuka, efisien, dan berbasis data.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengatakan, besarnya nilai belanja pemerintah menjadikan pengadaan sebagai instrumen strategis nan tidak hanya berangkaian dengan administrasi, tetapi juga mempunyai akibat terhadap perekonomian dan perkembangan industri.

“Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga kudu cerdas, prediktif, adaptif, dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan publik nan lebih tepat,” ujar Sarah, saat membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026, kemarin. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan pengadaan dalam rangka mempercepat modernisasi ekosistem pengadaan nasional.

Menurutnya, transformasi pengadaan perlu diarahkan pada pemanfaatan info agar pemerintah dapat mengambil keputusan shopping nan lebih tepat sekaligus memberikan akibat ekonomi nan lebih besar.

ICEF-IPFE 2026 menargetkan kehadiran sekitar 15.000 visitor nan berasal dari beragam lembaga pemerintah, termasuk pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat kreator komitmen, pejabat pengadaan, unit kerja pengadaan barang/jasa, hingga pemerintah daerah.

Selain mempertemukan pengguna jasa pemerintah dengan penyedia, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pelaku upaya untuk memperluas akses ke pasar pengadaan pemerintah melalui Katalog Elektronik maupun sistem pengadaan nan berkembang di lingkungan BUMN.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, ICEF-IPFE 2026 dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah dan bumi usaha, sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku upaya untuk meningkatkan daya saing.

“Forum nan diikuti sekitar 135 penyedia ini bisa membuka akses pasar nan lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik,” kata Juan.

Salah satu peserta ICEF-IPFE 2026, Mbizmarket, menilai digitalisasi menjadi aspek krusial agar kesempatan pasar pengadaan pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh penyedia peralatan dan jasa.

CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Hermawan mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam arena ICEF selama tiga tahun berturut-turut merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah.

“ICEF menjadi wadah strategis nan tidak hanya memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelaku upaya untuk berasosiasi dalam ekosistem pengadaan pemerintah nan semakin efisien, transparan, dan inklusif,” ujar Ryn.

Menurut dia, selain digitalisasi proses pengadaan, penguatan sistem pembayaran juga menjadi bagian krusial dalam membangun ekosistem nan terintegrasi. Digitalisasi pembayaran dinilai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menghasilkan info nan lebih jeli untuk mendukung pengambilan keputusan.

Melalui ICEF-IPFE 2026, pemerintah dan pelaku upaya berambisi ekosistem pengadaan nasional dapat semakin berkembang, termasuk melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan ekspansi partisipasi UMKM dalam pasar shopping pemerintah. (Z-10)