Tarif LoLo di Luar Pelabuhan Lebih Mahal Rp400 Ribu, Purbaya Turun Tangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyoroti tingginya biaya logistik, khususnya disparitas tarif jasa Lift On/Lift Off (LoLo) pada depo peti kemas kosong (empty container) di luar area pelabuhan. Tarif LoLo di luar pelabuhan dilaporkan lebih mahal sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan dengan tarif sejenis di dalam pelabuhan.

Persoalan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) nan mewakili PT Jakarta Mitra Graha dalam Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking nan digelar Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE).

Menurut DPN Depalindo, disparitas tarif terjadi lantaran belum tersedianya izin nan secara unik mengatur struktur, komponen, serta golongan tarif jasa LoLo. Selain persoalan tarif, pengguna jasa juga menyoroti sejumlah biaya tambahan di depo peti kemas, mulai dari cleaning, damage, survei, administrasi, hingga segel.

Biaya-biaya tersebut dinilai perlu mempunyai standar pemeriksaan dan rincian invoice nan lebih jelas. Pengguna jasa juga mendorong penguatan koordinasi pengawasan perizinan depo antara pemerintah wilayah dan Kementerian Perhubungan.

Menanggapi persoalan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah bakal melakukan pendalaman untuk menyeragamkan tata kelola dan sistem jasa depo peti kemas kosong, baik nan berada di dalam maupun di luar area pelabuhan.

"Kita bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, bakal dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif, baik di dalam maupun luar pelabuhan," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Rabu (12/8/2026).

Selain tarif, pemerintah juga bakal mengkaji ketentuan mengenai perusahaan asing nan mempunyai akomodasi depo peti kemas di Indonesia. Sebab, kesempatan upaya itu dinilai Menkeu semestinya dapat diisi oleh pengusaha lokal.