2 bulan yang lalu
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan respons terhadap penyelidikan persoalan perdagangan oleh pemerintah Amerika Serikat mengenai praktik perdagangan kedua negara.
Dalam persiapan tersebut, sejumlah menteri melakukan koordinasi, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Koordinasi dilakukan di Kantor Kemenko Ekonomi pada Senin (13/4/2026).
Kemenko Airlangga mengatakan ada dua perihal penyelidikan nan sedang disiapkan tanggapan oleh pemerintah, ialah neraca perdagangan dengan AS dan dugaan kerja paksa.
"Pertama kan US menerapkan (Investigation Section) 301 dalam perdagangan ialah melakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia perihal ialah ekses kapasitas, jadi produksi nan berlebih. Dan nan kedua mengenai dengan impor bahan baku nan mengenai dengan forced labor," kata Airlangga ditemui di instansi Kemenko.
Terkait surplus neraca jual beli AS, Airlangga memastikan RI bakal membedahnya satu per satu berasas komoditasnya dan menuangkannya dalam pembelaan.
"Sebagai contoh satu, excess semen misalnya. Semen kita nggak pernah ekspor ke Amerika, jadi kita tinggal jawab aja," ucap Airlangga.
Sementara itu, Mendag Budi Santoso mengatakan jawaban pemerintah Indonesia terhadap penyelidikan dugaan ketimpangan neraca jual beli nan dipersoalkan oleh AS kudu diberikan segera.
Namun, Mendag Busan, panggilan akrabnya, memastikan bahwa Indonesia tidak mempunyai kebijakan nan mengakibatkan struktur ketimpangan neraca dagang.
"Tapi saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membikin pembelaan-pembelaan, antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan nan mengakibatkan struktur excess capacity," ucapnya.
Adapun, menurut Mendag Busan, adanya surplus Perdagangan Indonesia terhadap AS lantaran permintaan langsung dari Amerika Serikat.
"Nah surplus Indonesia ke Amerika ini kan sebenarnya juga memang perbedaan struktur ekonomi kita. Karena memang kita ekspor ke Amerika kan lantaran memang permintaan domestik Amerika nan besar ke Indonesia," terangnya.
Budi juga menjelaskan bahwa adanya ART (Agreement on Reciprocal Trade) sebagai proxy dalam perjanjian perdagangan.
"Kan sebenarnya kita itu sudah mempunyai ART Jadi itu sangat membantu, kita sudah punya landasan hubungan perdagangan dengan Amerika. Jadi angan kami ya tidak, kita tidak ada masalah baru," katanya.
Perkara Kerja Paksa
Soal kerja paksa, Menaker Yassierli juga turut buka suara. Katanya pemerintah sudah sangat baik menerapkan HAM dalam ketenagakerjaan dan tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak toleran terhadap kerja paksa.
"Tadi kita udah konsolidasi, artinya gimana kita merespons itu dan kami memang dari Kementerian Ketenagakerjaan kita memandang ya, jika spesifik Indonesianya sendiri, kita selama ini sudah sangat baik mengenai dengan izin penegakan HAM. Jadi tidak ada istilahnya dan kita nggak pernah menolerir adanya forced labour dalam sistem produksi kita dan kita juga punya pengawasan dan sebagainya," ujarnya.
Lebih rinci, Yassierli menjelaskan bahwa pertanyaan AS adalah kebijakan pemerintah Indonesia terhadap praktik kerja paksa. Kemudian pemerintah sendiri sudah mempersiapkan jawabannya.
"Pertanyaan tadi sebenarnya, forced labour import prohibition. Jadi sejauh mana kebijakan di Indonesia itu sudah dimiliki mengenai dengan gimana pelarangan produk-produk import dari negara nan tetap alias dari industri nan tetap ada forced labour," ujarnya.
Pemerintah Amerika Serikat melakukan investigasi mengenai dugaan kegagalan mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR)melakukan penyelidikan ke beragam negara nan dianggap melanggar praktik perdagangan, termasuk Indonesia.
Adapun investigasi nan dilakukan oleh USTR mencakup 60 negara nan merupakan mitra jual beli terbesar AS, Selain Indonesia ada juga Australia, Kanada, Brasil, China, Uni Eropa, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, Thailand.
Pemerintah bakal memberikan jawaban resmi terhadap penyelidikan tersebut pada 15 April 2026.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·