Banyak Diisi Timses, Komisi II DPR Setuju Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong merespons pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nan meminta pemerintah wilayah (pemda) tidak menambah staf baru. Bahtra menyinggung kebiasaan kepala wilayah nan memilih tim suksesnya menjadi tenaga honorer di pemerintahan daerah.

"Ya semestinya sih kan begini ya, biasanya kan para kepala wilayah kita setelah menang terus kemudian terpilih mereka kebanyakan ya mengakomodir tim suksesnya untuk kemudian diangkat jadi tenaga honorer alias misalnya diperbantukan di Pemda. Nah inilah nan sering menjadi problem lantaran tidak ada batas mereka mengangkat sebanyak-banyaknya, tidak ada aturan," ujar Bahtra kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bahtra mengatakan jika kebiasaan di pemda ini terus berjalan bakal jadi beban fiskal tersendiri. Dia mendorong pemda mengikuti pengarahan dari Kemendagri.

"Maka dari itu Kemendagri mengeluarkan petunjuk bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga honorer lantaran kelak di kemudian hari itu nan bakal menjadi beban fiskal wilayah jika tidak diatur regulasinya. Jadi salah satu tujuannya adalah gimana agar diperketat sehingga kelak di kemudian hari tidak jadi masalah lagi," sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri meminta kepala wilayah tidak lagi merekrut staf baru. Kemendagri meminta kepala wilayah menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan nan telah disepakati pemerintah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan ada dua perihal nan menjadi angan kepala wilayah kepada pemerintah pusat. Dia mengatakan angan itu mengenai support kapabilitas fiskal dan kepastian status PPPK.

"Ada dua perihal nan selalu menjadi angan kepala daerah, ini disampaikan kepada pemerintah pusat. nan satu adalah memberikan support kapabilitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan nan kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN," kata Bima seusai rapat koordinasi berbareng ketua DPR, di gedung DPR, Selasa (18/8).

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut telah memberikan jawaban atas dua persoalan nan selama ini menjadi perhatian kepala daerah. Dia pun mewanti-wanti kepala wilayah untuk tak merekrut staf baru.

"Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua perihal itu secara jelas dan Kemendagri bakal turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala wilayah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan nan disepakati berasas rapat pada hari ini," ujarnya.

(ial/ygs)