Bantah Tahan Restitusi Pajak, Purbaya Sebut Ada Kongkalikong Oknum di Lapangan

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis keras rumor nan menyebut pemerintah sengaja menahan alias mempersulit pencairan biaya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) milik wajib pajak.

Purbaya menegaskan bahwa volume anggaran pengembalian pajak nan digelontorkan negara sepanjang periode tahun ini justru mencatatkan lonjakan drastis dibandingkan periode nan sama pada tahun lalu.

"Itu sebetulnya nggak betul (pencairan restitusi ditahan) lantaran restitusi nan keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lampau dalam periode nan sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak," tegas Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, realisasi pencairan klaim pengembalian kas pajak dalam empat bulan pertama tahun ini saja sudah menyentuh nomor Rp160 triliun. Angka kuantum tersebut setara dengan akumulasi pencairan restitusi selama sembilan bulan penuh pada tahun lalu.

Jika dihitung secara matematis dengan tren rata-rata berkala, total restitusi tahun ini diproyeksikan bisa menembus Rp500 triliun, melompati realisasi setahun penuh (full year) tahun lampau nan tertahan di nomor Rp360 triliun. Dengan melimpahnya kucuran biaya tersebut, bendaharawan negara menilai secara logika tidak semestinya muncul keluhan birokrasi di luar, terkecuali ada manipulasi dari internal.

"Empat bulan itu sudah keluar Rp 160 triliun. Tahun lampau itu, 9 bulan Rp 160 triliun. Kalau dikalikan sama 4 bulan kali lain itu Rp 500 triliun. Tahun lalu, full year keluar Rp 360 triliun. Dengan nomor itu nggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri nan main," ungkap Purbaya.

Purbaya mencurigai adanya strategi terstruktur dari oknum abdi negara perpajakan nan sengaja memperlambat proses manajemen pengusaha di lapangan demi menciptakan kesan seolah-olah pemerintah tengah seret likuiditas.