Bansos Bakal Serba Digital, Bagaimana Nasib Warga yang Gaptek?

Jakarta -

Digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) bakal diperluas secara nasional. Pemerintah memastikan transformasi digital tersebut tidak membikin masyarakat nan kesulitan mengakses teknologi justru tertinggal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan, digitalisasi perlinsos perlu memastikan masyarakat bisa mengikuti seluruh proses sampai faedah diterima. Sebab, digitalisasi kerap menimbulkan pertanyaan dan persoalan klasik, ialah nasib golongan masyarakat nan susah mengakses teknologi informasi.

Dalam perihal ini, Rini menjelaskan bahwa digitalisasi nan dikembangkan ini mempunyai konsep digital by design dan digital by justice.di mana sistem ini memastikan teknologi dan keputusan berbasis algoritma tetap adil, transparan, serta tidak merugikan golongan masyarakat nan susah mengakses teknologi.

"Concern saya adalah keberlanjutan program ini. Bukan hanya dibangun berasas digital by design, tapi digital by justice," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Rini menyampaikan bakal mengawal penyederhanaan proses upaya dan integrasi layanan. Hal itu agar masyarakat merasa lebih dipermudah dan tidak lagi menghadapi proses manual, pengisian info berulang, maupun sistem nan tidak terhubung.

"Jadi kita memastikan semua kementerian ini bergerak. Juga keadilan digital itu, kita memastikan kewenangan masyarakat itu tidak ada nan tertinggal," ungkapnya.

Dari sisi lain, Ketua DEN Luhut mengungkapkan pemerintah bakal mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Sosial untuk orkestrasi dan membangun kesadaran terhadap prorgam ini. TNI, Polri, serta jejeran pemerintah wilayah kudu saling bekerja sama untuk memperluas jangkauan perlinsos di masyarakat.

Pemerintah provinsi perlu diperkuat perannya dalam penerapan di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Mulai dari kesiapan proses bisnis, sumber daya manusia, kanal layanan, sistem pendampingan, hingga penyelesaian persoalan dalam implementasi.

"Kami juga bakal mempermudah masyarakat untuk membuka rekening bank dan support ini ditransfer langsung ke rekening penerima. Jadi bisa terhindar dari praktik korupsi," tegas Luhut.

(hrp/fdl)