Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat GPIPS Wilayah Jawa

Bank Indonesia (BI) berupaya memperkuat pengendalian inflasi lewat Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Jawa nan diluncurkan di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5).

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengungkapkan BI berbareng pihak mengenai mulai dari Kemendagri, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), hingga wilayah selalu berupaya mengendalikan inflasi. Salah satunya lewat Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP).

“Pengendalian inflasi sudah kita lakukan berbareng di TPIP tapi 3 tahun lampau kita buat GPIP tapi kemudian ada hal-hal nan kita lihat kudu kita lakukan penguatan, terutama kami lihat inflasi pangan kudu kita perkuat dengan adanya pasokan,” kata Aida di Gudang Bulog Sidoarjo, Rabu (13/5).

Aida menegaskan upaya tersebut juga sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketahanan pangan, energi, dan finansial. Menurutnya langkah itu juga berakibat positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Maka itu pagi hari ini lagunya kita ubah dari GPIP, menjadi GPIPS alias Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera,” ungkap Aida.

Aida mengungkapkan strategi nan dilakukan dalam GPIPS itu adalah dengan memperkuat 4K ialah Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Peluncuran GPIPS dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Aida menuturkan argumen dipilihnya Jatim sebagai letak peluncuran GPIPS 2026 lantaran wilayah tersebut memegang posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional.

“Jatim menjadi penghasil padi terbesar dengan kontribusi 17,34 persen dari produksi nasional, dengan total produksi mencapai 10,57 juta ton,” ungkap Aida.

Di luar kapabilitas produksi, Jatim juga mempunyai posisi strategis sebagai hub perdagangan area timur Indonesia, nan dalam peta konektivitas nasional dikenal sebagai Gerbang Baru Nusantara. Melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Jatim menjadi simpul pengedaran utama nan menghubungkan arus logistik pangan dari Jawa menuju beragam wilayah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

“Posisi geografis ini menjadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga pintu gerbang pengedaran pangan bagi jutaan masyarakat di area timur Indonesia. Hal ini merupakan peran nan sangat relevan dalam penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) lintas wilayah,” terang Aida.

GPIPS mempunyai penguatan dibandingkan program sebelumnya terutama pada 3 hal. Pertama, penguatan alignment program dengan prioritas pemerintah, khususnya dalam mendukung peningkatan produksi,penguatan distribusi, dan stabilisasi pangan strategis untuk mendukung agenda Asta Cita menuju swasembada pangan.

Kedua, penguatan penerapan program nan lebih konkret dan inklusif melalui keterlibatan golongan tani, pelaku usaha,UMKM, dan BUMD pangan, termasuk penguatan peran kelembagaan petani dan offtaker pangan daerah. Ketiga, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk skema KAD dengan skema B2B, untuk memperkuat efisiensi pengedaran dan menjaga keseimbangan pasokan antarwilayah.

Selain itu, penguatan intervensi jangka pendek seperti pasar murah juga dilakukan dengan prinsip ‘tiga tepat’, ialah tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran. Sehingga efektivitas pengendalian inflasi pangan semakin optimal.

GPIPS 2026 konsentrasi dua aspek utama ialah penguatan produktivitas dan kelancaran pengedaran pangan, demi menjaga stabilitas nilai dan ketahanan pangan nasional. Tiga komoditas prioritas nan menjadi konsentrasi di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah. Sementara itu, untuk tambahan komoditas lain disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.

Sebelum di Jawa, GPIPS sudah dilakukan di wilayah Sumatera. Rencana selanjutnya bakal dilakukan di Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.