Bank Didorong Beri Kredit ke Program Pemerintah, Purbaya Sebut APBN Masih Cukup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nan bakal mengubah patokan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) agar lebih berperan-serta dalam penyaluran kredit untuk program prioritas pemerintah.

Purbaya memastikan anggaran nan disiapkan untuk beragam program prioritas pemerintah cukup. Ia menilai rencana OJK itu mau mendorong perbankan lebih aktif dalam angsuran sektor riil dan pembangunan.

“Enggak, nan itu (anggaran program prioritas) sudah cukup semua dari pemerintah, tapi kan tetap kelak ada program-program pembangunan nan lain di mana mungkin selama ini bank-bank malas, sukanya taruh di bank sentral uangnya. Mungkin didorong ke arah sana, ke sektor riil dan pembangunan," ujar Purbaya di Kantor Kejaksaaan Agung, Jumat (10/4).

Purbaya menganggap bakal lebih bagus memang jika perbankan lebih aktif mendukung pemerintah dalam pembiayaan sektor riil dan pembangunan. Meski begitu, dia mengaku belum mengetahui lebih lanjut mengenai rencana perombakan RBB ini.

“Tapi nan krusial adalah setiap upaya untuk memastikan bank melakukan kegunaan intermediasinya ialah memberi pinjaman, itu bagus buat ekonomi,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari alias Kiki mengungkapkan pihaknya sedang melakukan penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) nan mendorong perbankan untuk lebih berperan-serta dalam penyaluran angsuran kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya gimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Kiki dalam aktivitas Outlook Indonesia di Jakarta, dikutip dari Antara.

Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, bakal tetapi regulator mendorong perihal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita sorong untuk itu. Kan semuanya kudu sesuai dengan manajemen akibat dan risk appetite dari mereka (perbankan),” kata dia.

Kiki menegaskan OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem finansial melainkan juga mendorong sektor jasa finansial agar lebih berkedudukan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang kudu kita dorong, kudu ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” tutur Kiki.