Bangladesh Protes Myanmar Terkait Label Etnis Rohingya dan Repatriasi

Imigran etnis Rohingya terdampar di Aceh Timur, Sabtu (15/2/2025).(ANTARA/Hayaturrahmah.)

PEMERINTAH Bangladesh secara resmi melayangkan protes terhadap Myanmar pada Selasa (18/8) mengenai pelabelan etnis Rohingya sebagai "orang Bengali". Dhaka menegaskan bahwa identitas tersebut keliru dan menghalang proses repatriasi nan berkepanjangan bagi lebih dari 1,2 juta pengungsi di Cox's Bazar.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan kekhawatiran mendalam atas pernyataan sepihak Myanmar. Menurut Dhaka, solusi tunggal bagi krisis kemanusiaan ini adalah pemulangan penduduk Rohingya ke Negara Bagian Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.

Ketegangan diplomatik ini dipicu oleh pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu (15/8) nan menyebut para pengungsi sebagai "orang Bengali". Dalam pernyataan tersebut, pemerintah junta Myanmar menyatakan hanya memverifikasi 308.975 pengungsi sebagai mantan masyarakat Rakhine nan memenuhi syarat untuk kembali.

Direktur Jenderal urusan Myanmar Kemenlu Bangladesh, Md. Toufiq-ur-Rahman, telah memanggil Duta Besar Myanmar U Kyaw Soe Moe di Dhaka untuk menyampaikan keberatan tersebut. Rahman menegaskan bahwa info nan digunakan Myanmar didasarkan pada statistik nan keliru dan tidak mencerminkan jumlah pengungsi nan sebenarnya.

Rahman menekankan bahwa etnis Rohingya mempunyai identitas sendiri nan secara historis telah diakui oleh otoritas Myanmar. Ia membantah klaim bahwa mereka adalah golongan etnis utama dari Bangladesh (Bengali) dan mendesak Myanmar untuk menghormati identitas etnis tersebut.

Selain masalah identitas, Bangladesh mendesak Myanmar mempercepat proses verifikasi berasas instrumen bilateral nan telah disepakati. Dhaka meminta agar anak-anak nan lahir di kamp pengungsian serta penduduk nan melarikan diri setelah tindakan keras militer tahun 2017 turut dimasukkan dalam skema repatriasi.

Berdasarkan info badan pengungsi PBB hingga Juli, terdapat lebih dari 1,2 juta penduduk Rohingya nan sekarang menetap di kamp-kamp pengungsian Bangladesh. Mereka melarikan diri dari kekerasan militer di Myanmar nan dimulai sejak Agustus 2017.

Menanggapi protes tersebut, Duta Besar U Kyaw Soe Moe menyatakan bakal menyampaikan kekhawatiran pemerintah Bangladesh kepada otoritas di Myanmar. Hingga saat ini, proses repatriasi tetap tersendat oleh ketidakstabilan keamanan di wilayah Rakhine. (Ant/I-1)