Bamsoet Sebut Perbaikan Bangsa Harus Dimulai dari Partai Politik

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan upaya memperbaiki kualitas bangsa kudu dimulai dari pembenahan partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Saat ini Parpol merupakan titik utama nan sangat menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara, sehingga reformasi politik nan menyeluruh tidak bakal pernah efektif tanpa perbaikan serius di tubuh Parpol itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Parpol mempunyai posisi nan sangat strategis. Parpol menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Peran tersebut menjadikan Parpol sebagai tokoh utama dalam menentukan kepemimpinan nasional lima tahunan nan berakibat langsung terhadap arah pembangunan bangsa. Hal itu diungkapkan oleh Bamsoet saat memberikan testimoni dalam aktivitas ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 kitab Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4).

"Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Prof. Jimly, jika kita mau memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan kudu dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung kerakyatan dan menjadi hulu dari seluruh proses politik nan menentukan masa depan negara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Bamsoet menjelaskan, Parpol mempunyai kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat maupun daerah, baik melalui sistem Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Parpol juga terlibat dalam proses uji kepantasan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beragam posisi strategis negara.

Mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga ketua lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, semuanya melewati sistem politik di DPR nan didominasi oleh fraksi-fraksi Parpol.

"Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali krusial dalam menentukan kualitas lembaga negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik betul-betul berbasis merit dan integritas," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menilai, beragam persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tidak bisa dilepaskan dari kualitas Parpol. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 nan tetap berada di kisaran skor 37 menunjukkan tetap adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan nan bersih.

"Selama hulu kerakyatan kita belum sehat, maka hilirnya juga bakal bermasalah. Kesejahteraan rakyat susah tercapai jika proses politiknya tetap diwarnai praktik-praktik nan tidak ideal," jelas Bamsoet.

Bamsoet menegaskan langkah konkret pembenahan nan perlu dilakukan antara lain memperkuat sistem kaderisasi Parpol, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik nan lebih substantif kepada masyarakat. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat tingkat partisipasi politik masyarakat memang meningkat dalam Pemilu 2024 hingga mencapai sekitar 82 persen. Namun kualitas partisipasi tersebut tetap perlu ditingkatkan agar lebih logis dan berbasis program.

"Ke depan, kita kudu mendorong partai politik menjadi lembaga nan modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, Parpol dapat betul-betul menjadi pilar kerakyatan nan bisa melahirkan pemimpin berbobot dan kebijakan nan berpihak kepada rakyat," tutup Bamsoet

(akn/ega)