Bamsoet Apresiasi Swasembada Pangan dan Reformasi Besar BUMN Era Prabowo

Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nan dipaparkan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Bamsoet menilai pidato kenegaraan Prabowo memperlihatkan arah pembangunan nan semakin menempatkan kemandirian nasional, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi, serta efisiensi tata kelola negara sebagai prioritas utama.

Prabowo menyampaikan sejumlah capaian konkret, antara lain pertumbuhan ekonomi semester I 2026 sebesar 5,45 persen, realisasi investasi Rp 1.010 triliun hingga semester I 2026 dengan pembuatan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja, serta realisasi investasi sepanjang 2025 sebesar Rp 1.931 triliun nan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.

"Pidato Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahan telah bekerja dengan arah dan sasaran nan semakin jelas, ialah membangun kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perang dagang, perubahan rantai pasok dan tekanan ekonomi dunia, Indonesia bisa menjaga pertumbuhan dan menarik investasi. Ini patut diapresiasi," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

"Namun, capaian nomor tersebut kudu terus diimplementasikan menjadi faedah nan terasa sampai ke seluruh lapisan masyarakat, terutama melalui pembuatan lapangan kerja, peningkatan daya beli, penguatan kelas menengah, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah," sambungnya.

Hal itu dia katakan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menuturkan, salah satu capaian nan patut diapresiasi adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun. Pemerintah juga telah memangkas 145 patokan penyaluran pupuk dan menurunkan nilai pupuk sekitar 20 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut krusial lantaran biaya produksi merupakan salah satu persoalan utama nan menentukan daya saing petani. Pada saat nan sama, pemerintah tetap mempunyai pekerjaan rumah pada sejumlah komoditas nan belum sepenuhnya mandiri, sehingga keberhasilan swasembada perlu diteruskan dengan peningkatan produktivitas, kepastian harga, penguatan irigasi, mekanisasi dan regenerasi petani.

"Swasembada pangan merupakan fondasi kedaulatan negara. Ketika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi sendiri, kita mempunyai ketahanan nan jauh lebih kuat menghadapi gejolak dunia. Pemerintah juga perlu memastikan nilai hasil panen tetap menguntungkan petani. Jangan sampai produktivitas meningkat, tetapi petani justru kehilangan margin untung lantaran tingginya biaya distribusi, permainan tengkulak alias lemahnya rantai pasok," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, dalam bagian ekonomi, capaian pertumbuhan 5,45 persen pada semester I 2026 memberikan sinyal positif bahwa perekonomian Indonesia relatif bisa memperkuat di tengah situasi bumi nan penuh ketidakpastian.

Presiden juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, nan disebut sebagai pertumbuhan kuartal pertama dan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun dengan pembuatan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja, sedangkan hingga semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun dengan pembuatan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

"Saya sepakat dengan penekanan Presiden bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi merupakan sarana krusial untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Angka pertumbuhan ekonomi tidak bakal berfaedah tanpa diikuti dengan pekerjaan nan layak, pendapatan nan meningkat dan biaya hidup nan terkendali. Karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat industri nasional, hilirisasi, UMKM, ekonomi imajinatif dan sektor padat karya agar pertumbuhan nan kita capai semakin berbobot dan dirasakan secara luas," urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga memberikan apresiasi terhadap reformasi besar-besaran BUMN melalui Danantara. Presiden mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi dan menargetkan jumlah BUMN paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan restrukturisasi tersebut disebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp 50 triliun, antara lain dari pengurangan biaya penghasilan dewan dan komisaris, sewa gedung, kendaraan, serta perjalanan dinas. Di sisi lain, dividen BUMN kepada negara pada 2025 mencapai Rp 142,3 triliun, meningkat 67 persen dibandingkan 2024.

"Reformasi BUMN merupakan langkah nan berani dan krusial lantaran terlalu banyak perusahaan negara nan tidak produktif justru dapat membebani finansial negara. BUMN kudu diisi oleh perusahaan nan sehat, profesional, produktif dan bisa menciptakan nilai tambah. Namun, restrukturisasi juga kudu dijalankan secara transparan, akuntabel dan ahli agar tujuan akhirnya betul-betul meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan penerimaan negara," pungkas Bamsoet.

Sebagai info turut datang dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI antara lain Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-11 Boediono, Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B. Najamudin, para personil MPR, para menteri kabinet, ketua lembaga tinggi negara, ketua partai politik, serta para duta besar negara sahabat.

(akn/ega)