Prabowo Sebut 3 Juta Keluarga Sudah Terdaftar Digitalisasi Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial (perlinsos) kudu semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya nan dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran support sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Per hari ini digitalisasi pendaftaran support sosial untuk program PKH, dan (BPNT alias Sembako). Telah melangkah di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta family telah terdaftar menuju sasaran 49 juta family pendaftar, alias lebih dari 50 persen family Indonesia pada saat implementasi,” katanya.

Menurut Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu nan sebelumnya kudu dikeluarkan masyarakat tidak bisa untuk mengakses support sosial. Sebelumnya, family pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja nan hilang.

“Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kepantasan nan sebelumnya dapat menyantap waktu 75-200 hari. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit alias jam,” jelasnya.

Prabowo menegaskan, masyarakat kurang bisa tidak semestinya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.

“Rakyat nan tidak bisa tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh acapkali menyerahkan info nan sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” katanya.

Digitalisasi, lanjut Presiden Prabowo, bakal terus diperluas tidak hanya pada program support sosial, tetapi juga support pemerintah dan subsidi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.