Bahlil Tegaskan RKAB Tambang per Tahun Diatur untuk Jaga Harga Komoditas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang nan disusun pemerintah itu untuk menjaga harga. Dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XII DPR, Bahlil menjelaskan perubahan sistem RKAB dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan komoditas tambang.

Bahlil mengingatkan jika sebelumnya pemerintah menerapkan RKAB bertindak tiga tahun, nan menurutnya menyebabkan produksi susah dikendalikan, sehingga berakibat pada harga komoditas.

Ia mencontohkan kondisi di sektor batu bara. Indonesia saat ini menjadi salah satu pemasok terbesar di pasar global, sehingga kelebihan pasokan dapat menekan nilai jual.

“Yang menyangkut dengan RKAB, saya mau kasih tau jujur aja nih, Bapak-Ibu semua di forum rapat ini juga, Bapak-bapak dengan menteri terdahulu, memutuskan RKAB itu 3 tahun. Kita buka aja lah, kita jangan saling butuh tipu dalam ruangan ini,” kata Bahlil di Gedung DPR, Senin (15/6).

Menurutnya, ketika pasokan terlalu besar sementara permintaan tidak tumbuh seimbang, nilai komoditas bakal turun. Karena itu pemerintah berbareng DPR sepakat mengubah sistem RKAB menjadi tahunan agar produksi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.

“Kemudian atas dasar persetujuan DPR juga Komisi XII, kita setuju untuk merevisi. Kita bikin adalah untuk per tahun dengan menjaga keseimbangan supply and demand,” ujarnya.

Bahlil menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah menjaga nilai komoditas tetap baik sekaligus memastikan volume produksi tetap tinggi sehingga memberikan faedah optimal bagi perekonomian nasional.

“Tujuannya adalah sebenarnya harganya banyak, produksinya banyak, harganya bagus. Itu ideal banget. Karena kita butuh itu, kita butuh divisa, kita butuh pendapatan negara,” kata Bahlil.

Relaksasi RKAB Bisa Dilakukan Secara Terukur

Bahlil mengatakan pengaturan RKAB mulai menunjukkan akibat terhadap perbaikan nilai komoditas sebelum muncul beragam gejolak geopolitik global. Ia juga menepis dugaan bahwa penetapan RKAB dilakukan atas dasar kepentingan tertentu.

“Nah, begitu kita sebelum terjadi geopolitik, kita mulai atur RKAB, nilai udah mulai naik. Ini realistis aja. Dan boleh dicek, boleh apapun saya hukum, cek. Saya tidak pernah mengeminta RKAB. Saya mau sampaikan dalam forum ini. Jadi saya juga nggak bisa digertak-gertak,” tegas Bahlil.

Meski begitu, Bahlil memastikan pemerintah tetap terbuka melakukan penyesuaian andaikan permintaan dunia meningkat dan nilai komoditas berada pada level nan menguntungkan. Kebijakan relaksasi RKAB, kata dia, dapat dilakukan secara terukur sesuai pengarahan Presiden Prabowo.

“Kalau memang itu kebutuhan dan permintaan dunia tinggi dan harganya bagus, atas pengarahan Bapak Presiden, lewat dan atas, kita melakukan apa nan disebutkan relaksasi nan terukur. Relaksasi terukur sebagai instrumen gimana memenuhi kebutuhan pasar dengan nilai nan baik,” ujar Bahlil.

Dengar Masukan Sebelum Putuskan RKAB

Bahlil memastikan pemerintah telah berbincang dengan pihak terkait, termasuk pengusaha dari China nan dikabarkan mengeluhkan kebijakan RKAB.

“Saya menyampaikan bahwa saya sudah sering berjumpa sama Dubes China. Bahkan dalam 3-4 minggu lampau sebelum saya berangkat haji itu menemui delegasi pengusaha China nan ada di Indonesia. Dan Dubes China kami sedang berbincang dan kami sudah mencarikan beberapa solusi terhadap keluhan mereka,” kata Bahlil.

Bahlil mengakui salah satu rumor nan dikeluhkan memang berangkaian dengan RKAB. Namun, dia menegaskan kapabilitas produksi nan diberikan pemerintah kepada perusahaan sebenarnya tidak berubah.

“Sebenarnya jika RKAB apa persoalannya RKAB kapabilitas produksi mereka kan sama nan kita kasih. Tinggal mereka sebagian melakukan kerjasama kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah nan mendapatkan RKAB lebih. Itu saja kok ya,” tutur Bahlil.