Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal nan sedang berjalan di Badan Gizi Nasional (BGN). Perubahan ketua dan langkah norma nan melangkah saat ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersikap responsif dan transparan.
Hal tersebut disampaikan Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
"Pergantian ketua BGN dan proses norma nan saat ini melangkah menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah nan terjadi. Pemerintah mempunyai keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan," ujar Dudung.
Ia juga memastikan bahwa hambatan internal tidak bakal menghentikan program nan menjadi rencana hidup orang banyak ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan petunjuk tegas agar pemenuhan gizi masyarakat golongan rentan tidak terganggu.
"Presiden memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan, lantaran program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan golongan rentan. Kita tidak boleh berakhir hanya lantaran ada masalah, tetapi justru kudu belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan faedah program tetap sampai kepada masyarakat," tegasnya.
Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah) Foto: Wapres Gibran meninjau pembagian MBG di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026). (CNBC Indonesia/Halimatus Sa’diyah)
Sebagai corak kegunaan pengendalian, Kantor Staf Presiden (KSP) telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pantauan langsung di lapangan, KSP menemukan banyak satuan pelayanan nan sudah mengangkat standar operasional dengan sangat baik.
"Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG nan telah melangkah sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG nan sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di wilayah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah," jelas dia.
Dudung menambahkan, saat ini penyelenggaraan program di tingkat bawah sudah mulai diperbaiki dengan sistem pengawasan nan jauh lebih ketat, bersih, transparan, dan terukur. Guna memastikan akuntabilitas program, KSP membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan. Hal ini krusial agar program tidak sekadar mengejar sasaran jumlah semata.
"KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat, agar publik dapat ikut mengawal penyelenggaraan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan andaikan menemukan penyimpangan di lapangan. Pengawasan ini penting, lantaran program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya diukur dari jumlah alias jumlah penerima manfaat, tetapi kudu mengedepankan kualitas, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan faedah nyata bagi masyarakat," papar dia.
Pemerintah memprioritaskan agar pengedaran makanan bergizi ini menyentuh lapisan masyarakat nan paling membutuhkan, termasuk di wilayah terluar.
"Kita mau program ini betul-betul tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, golongan rentan, serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar alias 3T," imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Dudung menegaskan posisi KSP sebagai garda terdepan dalam mengawal transformasi tata kelola di BGN secara menyeluruh.
"Kantor Staf Presiden bakal terus mengawal proses pembenahan BGN, agar perbaikan nan dilakukan betul-betul menyentuh sistem, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas makanan, keamanan pangan, rantai distribusi, hingga sistem pengaduan publik. KSP datang sebagai pengendali program, pengawal pembenahan, penghubung lintas lembaga, dan penjaga agar program prioritas Presiden tetap berpihak kepada rakyat," tuturnya.
Ia berambisi momentum pertimbangan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional nan dibiayai oleh negara.
"Yang paling penting, program ini kudu dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola nan baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah duit rakyat nan digunakan program MBG, untuk meningkatkan kepercayaan publik," pungkasnya.
(wur/wur)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·