Bahlil Sebut Prabowo Bakal Groundbreaking PLTS 100 GW Tahap Pertama

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) tahap pertama bakal dimulai dalam waktu dekat.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) nan digelar hari ini, Selasa (28/7).

"Kami juga membahas tentang penerapan daripada PLTS 100 GW nan Insyaallah dalam waktu dekat bakal ditandai peluncuran groundbreaking pertama," ujarnya di area Istana Kepresidenan.

"Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan kelak Bapak Presiden [Prabowo] sendiri nan Insyaallah dalam rencananya bakal meresmikan," imbuh Bahlil.

Selain mengenai peresmian PLTS 100 gigawatt, Bahlil menyampaikan juga bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.400 program Listrik Desa nan selesai dibangun pada tahun 2025, dari total 11.000 nan ditargetkan, sebelum 14 Agustus 2026 mendatang.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa pembangunan Lisdes pada tahun 2025 sudah rampung. Namun, proyek ini tetap bakal dilanjutkan hingga tahun 2027 untuk menuntaskan 11.000 penyambungan listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil.

"Namun 2026-2027 itu anggarannya juga sudah ada. Jadi tidak ada rumor menyangkut anggaran, sekarang tinggal implementasi, nan saya laporkan tadi nan bakal diresmikan itu adalah program 2025 nan sudah selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mulai memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17 gigawatt (GW) sebagai tahap awal dari sasaran besar 100 GW dalam dua tahun ke depan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan rencana pengembangan PLTS sedang disusun secara rinci oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).

“Dari Dirjen EBTKE itu juga lagi membikin detailnya. Ini dilakukan prioritas itu, kan, 17 gigawatt terlebih dulu jadi untuk 17 gigawatt, ya, kemudian secara berjenjang ini bakal dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt,” ujar Yuliot, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (24/4).

Yuliot melanjutkan, pemerintah memprioritaskan pembangunan PLTS di wilayah dengan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik nan tetap tinggi, khususnya di sistem kelistrikan milik PT PLN (Persero).