Bahlil Prioritaskan Tambang dengan Royalti Tinggi Tak Kena Pemangkasan Produksi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bakal memprioritaskan perusahaan tambang mineral dan batu bara nan menyetor royalti besar untuk kenaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) produksi.

Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan sasaran produksi minerba tahunan. Contohnya dari sisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya dari setoran royalti penambang.

Sebab, dia menginginkan agar penerimaan negara tidak ikut merosot meskipun produksi lebih rendah, ialah melalui program hilirisasi minerba nan bisa meningkatkan nilai tambah bagi komoditas.

"Barang kita ini enggak boleh murah, itu nan disebut dengan kemandirian dalam mengelola sumber daya alam kita untuk mewujudkan amanah Pasal 33 UU 45, pasti banyak nan terganggu nan orang-orang udah dapat banyak banyak banyak, sekarang saya ratakan gitu lho," tegas Bahlil saat berbincang berbareng media, dikutip Selasa (4/8).

Menurutnya, pada dasarnya dia berencana meratakan volume produksi minerba ke seluruh penambang agar tidak ada monopoli, sesuai dengan mandat konstitusi, selain jika perusahaan menyatakan komitmen ada setoran royalti nan tinggi kepada negara.

Dengan begitu, Bahlil mendorong agar perusahaan tambang meningkatkan faedah nan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, masyarakat, dan tidak boleh ada monopoli, tidak sekadar mengusulkan kenaikan produksi.

"Ekonomi diatur secara kekeluargaan, secara bersama-sama, enggak boleh ada monopoli. Terkecuali, banyak juga bilang sama saya "Lho Pak, kan ada beberapa perusahaan besar itu kok enggak dipotong?". Gimana, bayar royaltinya 19 persen. Aku kudu memprioritaskan nan royalti bayar gede dong," ungkap Bahlil.

Bahlil juga mengakui bahwa banyak perusahaan nan mengusulkan perubahan RKAB 2026, hanya saja lantaran volume produksi nan ditargetkan pemerintah tetap sama, maka dia membikin pemerataan.

"Volume dasarnya kan sama nih, tapi nan meminta kan nambah. Mau tidak mau kita bikin pemerataan, nan lainnya kita pangkas untuk kita kasih nan baru-baru lagi. Asasnya agar tidak boleh monopoli," jelasnya.

"Ya, tetapi secara akumulasi nomor plafonnya sama, distribusinya aja nan lebih banyak sekarang," imbuh Bahlil.

Relaksasi Terukur

Bahlil mengatakan revisi RKAB bakal dilakukan secara hati-hari dengan memperhatikan pergerakan permintaan dan penawaran dunia sehingga kondisi ideal dapat tercapai, ialah pasokan kondusif namun harganya tidak jatuh dan dapat merugikan negara.

"Kalau hari ini kita melakukan dengan penuh tidak kehati-hatian, itu dampaknya adalah satu, nilai bisa terkoreksi di bawah, nan kedua, harusnya tambang kita bisa jual dengan nilai nan baik dengan waktu nan panjang, itu juga bisa terpotong," tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah tetap membuka potensi kenaikan RKAB produksi minerba, terutama batu bara dan nikel nan terkena pemangkasan dari tahun sebelumnya. Pengajuan revisi RKAB dibuka hingga 31 Juli 2026.

Pada awal tahun ini, pemerintah sempat memangkas kuota produksi batu bara dalam RKAB. Kuota produksi batu bara 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, alias berkurang sekitar 190 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2025 nan mencapai 790 juta ton.

Sementara untuk RKAB nikel kuota produksi pada tahun ini berada di kisaran 260-270 juta ton. Hanya saja, pemerintah menegaskan tidak ada tambahan volume produksi nikel selain untuk kebutuhan smelter.

"Kita melakukan relaksasi nan terukur. Apa relaksasi nan terukur? Memenuhi kebutuhan domestik dan memperhatikan nilai di bumi internasional. Karena jika kita betul-betul membuka semau-mau orang lain, begitu kita buka besar sementara konsumsinya sedikit, pasti harganya anjlok," tutur Bahlil.

Bahlil mencatat bahwa batu bara nan diperdagangkan secara dunia mencapai 1,3 miliar ton, 43 persen di antaranya dipasok dari Indonesia. Jika pasokan tersebut berlebih, otomatis harganya di pasar internasional bakal runtuh.

Kendati demikian, dia enggan menyebut berapa besar perubahan kuota produksi batu bara maupun nikel setelah pengajuan revisi RKAB selesai akhir bulan lalu. Pasalnya, segala info mengenai perihal ini sangat sensitif terhadap harga.

"Kalau itu saya jawab ada (perubahan), tapi jangan tanya saya berapa

perubahannya lantaran begitu saya sampaikan, keluar di media, nilai bisa gejolak lagi. Jadi tidak semua perihal kudu saya sampaikan," tegasnya.