Bahlil Pastikan Kapasitas Pabrik Hilirisasi dan RKAB Seimbang

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan keseimbangan antara kapabilitas produksi akomodasi pemurnian dan pemrosesan (smelter) mineral dengan kesiapan bahan baku melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.

Pemerintah menegaskan aktivitas industri bisa tetap melangkah dengan kepastian produksi bahan baku.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga suasana investasi hilirisasi nan masuk ke Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tengah konsentrasi melakukan sinkronisasi info agar izin produksi nan diberikan kepada perusahaan tambang sesuai dengan kebutuhan smelter.

"Dalam rangka menjamin investasi nan telah dilakukan di negeri kita tercinta mengenai hilirisasi, maka tanggungjawab pemerintah khususnya di ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku nan berasal dari negara kita kudu ada. Artinya, antara kapabilitas produksi dengan RKAB nan kita berikan itu kudu seimbang agar industri bisa berjalan," paparnya saat konferensi pers usai rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan COO Danantara Dony Oskaria di Gedung DPR, Senin (08/06/2026).

Perlu diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk memangkas sasaran produksi bijih nikel dalam RKAB 2026. Hal ini tak lain untuk mendorong kenaikan nilai nikel di pasar bumi dan juga menjaga keberlanjutan persediaan nikel nasional.

Pada paparan awal Januari 2026, Bahlil sempat menjelaskan argumen di kembali rencana pemerintah untuk menyesuaikan sasaran produksi nikel pada 2026 ini.

"Nikel, kami bakal sesuaikan dengan kebutuhan industri dan kita bakal bikin pemerataan, maksudnya industri-industri besar kudu beli ore nickel dari pengusaha tambang, jangan ada monopoli, kita mau perusahaan wilayah kuat agar ada kerjasama agar hilriisasi berkeadilan. Kita support tapi kudu berkolaborasi," tuturnya.

Perlu diketahui, untuk bijih nikel, pembatasan produksi ditargetkan menjadi 250-260 juta ton pada 2026, turun dari RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan nikel mengaku mendapatkan kuota produksi lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

PT Weda Bay Nickel Indonesia misalnya, perusahaan nikel nan dimiliki Eramet Indonesia, menyebut produksi nikel perusahaan di Maluku Utara hanya memperkuat hingga pertengahan Mei 2026.

Sambil mengusulkan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, perusahaan untuk tahun ini, aktivitas tambang bakal berakhir sementara dan melakukan pemeliharaan dan perawatan.

"Permohonan revisi kenaikan izin saat ini sedang diajukan oleh PT Weda Bay Nickel (PT WBN), menyusul persetujuan RKAB awal nan dibatasi sebesar 12 Mwmt bijih nikel untuk tahun 2026, di mana produksi bakal tercapai pada pertengahan Mei; tambang sedang bersiap untuk ditempatkan pada Care and Maintenance pada bulan Mei, menunggu revisi ini," tulis manajemen dalam laporan resmi Eramet, dikutip Selasa (28/4/2026).

CEO Eramet Group Christel Bories menjelaskan saat ini perusahaan tengah mengusulkan permohonan revisi kenaikan kuota produksi kepada pemerintah. Pihaknya menunggu keputusan resmi mengenai tambahan volume produksi agar aktivitas tambang nikel tersebut dapat bersambung hingga akhir tahun.

Perusahaan mencatat, hingga pertengahan April 2026, sasaran penjualan bijih nikel ke pihak eksternal nan dibatasi sebesar 9 Mwmt sudah tercapai sepenuhnya. Saat ini, sisa kuota produksi nan tetap tersedia dialokasikan secara terbatas hanya untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku pada pabrik pengolahan Nickel Pig Iron (NPI) milik perusahaan patungan tersebut.

"Kuartal pertama ini mengonfirmasi keahlian Grup untuk beradaptasi dan memobilisasi guna memenuhi target, terlepas dari ketidakpastian," ujar Bories.

Begitu juga dengan PT Vale Indonesia. Direktur Utama PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyebut, pemerintah baru menyetujui 30% kuota produksi bijih nikel dari RKAB 2026 nan diajukan perusahaan.

Bila sampai setahun ini hanya diberikan kuota sebesar itu, maka menurutnya ini susah menyuplai untuk tiga proyek smelter Vale nan berlokasi di Sulawesi Selatan (Sorowako Limonite), Sulawesi Tengah (Morowali), dan Sulawesi Tenggara (Pomalaa).

Seperti diketahui, perusahaan tengah membangun tiga proyek smelter baru nan ditargetkan beraksi pada 2026/2027. Ketiga proyek hilirisasi itu antara lain Indonesia Growth Project (IGP) Sorowako Limonite, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa. Adapun total kebutuhan investasi ketiga proyek tersebut diperkirakan menyantap US$ 8,7 miliar alias sekitar Rp 147 triliun (asumsi kurs Rp 16.935 per US$).

"Saat ini kami sudah memperoleh approval alias persetujuan alias pengesahan RKAB, namun demikian kuota nan diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa nan kami minta. Kemungkinan besar tidak bakal bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik nan tadi saya jelaskan di atas," ungkap Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (19/01/2026).

Adapun, kebutuhan bahan baku untuk memasok ketiga proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) nan sedang dikerjakan itu tergolong besar.

Bernadus menyebut, untuk proyek HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, nan berkapasitas 120 ribu ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) per tahun, perusahaan memerlukan suplai bijih nikel kadar renda (limonite) mencapai 21 juta ton dan 7 juta ton bijih nikel kadar tinggi (saprolite) per tahun.

"Jadi itu kebutuhan nan kudu disediakan oleh PT Vale untuk mem-feeding HPAL dengan kapabilitas produksi 120.000 (ton). Pada waktu kita menambang limonite kita juga bakal secara berbarengan bakal memperoleh saprolite jadi jumlahnya itu 7 juta wet metric ton saprolite," katanya.

Selain Pomalaa, kebutuhan pasokan bijih nikel juga diperlukan untuk proyek IGP Morowali di Sulawesi Tengah nan memerlukan sekitar 10,4 juta ton limonite dan 5,5 juta ton saprolite per tahun.

Sementara itu, proyek HPAL di Sorowako, Sulawesi Selatan, diproyeksikan memerlukan suplai limonite sekitar 11,5 juta ton setiap tahunnya untuk mendukung operasional pabrik nan bakal dibangun di Malili.

"Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume nan cukup untuk memenuhi komitmen terhadap mitra dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami," tandasnya.

(wia)

Add