Purbaya dan Bappenas Samakan Strategi Kejar Target Ekonomi 8 Persen 2029

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyelaraskan strategi pemerintah dalam mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjelang penyampaian materi kepada DPR dalam Rapat Paripurna besok, Selasa (9/6).

Purbaya mengatakan, pemerintah berupaya memastikan seluruh kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan melangkah searah dengan pengarahan presiden agar sasaran pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi dapat tercapai.

“Pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk apa nan kita sampaikan besok di DPR dan langkah-langkah ke depan agar janji presiden lebih sigap menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen kelak 2029 itu bisa tercapai. Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan koordinasi lebih erat antara kami dengan kementerian,” kata Purbaya di Kantor Bappenas, Senin (8/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian juga membahas strategi ekonomi untuk 2027. Fokus pembahasan antara lain percepatan realisasi shopping pemerintah, penguatan aktivitas ekonomi, serta menjaga agar wilayah dapat berkedudukan optimal dalam mendorong pertumbuhan.

Menurut Purbaya, percepatan shopping pemerintah menjadi salah satu instrumen krusial untuk mendukung percepatan ekonomi di tengah beragam tantangan global. Di saat nan sama, pemerintah juga mau memastikan kepentingan pemerintah wilayah tetap terakomodasi dalam penyelenggaraan program pembangunan nasional.

“Dibahas (strategi memacu ekonomi 2026) gimana langkah mempercepat belanja, memastikan ekonomi lebih cepat, memperhatikan juga pada saat berbarengan kepentingan wilayah agar wilayah juga bisa berasosiasi optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan penyusunan roadmap pembangunan nasional tetap berada di bawah koordinasi Bappenas dan merujuk pada pengarahan Presiden. Menurut dia, perencanaan pembangunan dan penganggaran kudu melangkah selaras agar program prioritas pemerintah dapat terealisasi secara efektif.

“Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berasas pengarahan Presiden. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan nan dianggarkan dan menganggarkan nan direncanakan,” kata Rachmat.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan telah disusun mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga Asta Cita nan sekarang diturunkan menjadi program prioritas nasional. Dalam pertemuan tersebut, Bappenas dan Kementerian Keuangan juga membahas skema pembiayaan untuk mempercepat penyelenggaraan program-program tersebut.

Purbaya menambahkan, koordinasi antara perencana pembangunan dan pengelola fiskal menjadi kunci agar beragam pengarahan Presiden dapat diwujudkan dalam corak kebijakan nan konkret.

“Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa nan diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden,” ujar dia.

Selain membahas strategi pertumbuhan, Purbaya juga menyinggung dugaan nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 nan dipatok pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.

Meski saat ini rupiah tetap bergerak di sekitar level Rp 18.000 per dolar AS, pemerintah belum berencana mengubah dugaan tersebut. Menurut Purbaya, kondisi pasar tetap dipengaruhi gejolak awal sehingga diperlukan waktu untuk memandang titik keseimbangan baru sebelum melakukan penyesuaian dugaan makro.

“Terlalu diri untuk mengubah RAPBN nan kemarin itu. Karena kan ini tetap gejolak awal, kita nggak tahu stabilnya di mana. Ini kan nggak bakal seperti ini terus,” katanya.

Ia menilai tetap terdapat ruang bagi penguatan ekonomi nasional andaikan perencanaan pembangunan dan pembiayaan melangkah sejalan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berpotensi mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

“Saya pikir ruang untuk penguatan rupiah terbuka. Beliau merancang, saya coba membiayai pembangunannya dan Bapak Presiden memberikan arah nan pas. Ruang untuk tumbuh lebih cepat, bermuka lebar,” ujar Purbaya.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, suku kembang SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen, nilai minyak mentah Indonesia (ICP) USD 70-95 per barel, serta defisit APBN sebesar 1,80-2,40 persen terhadap PDB.