Bahlil akan Usut Pemadaman Listrik Bergilir

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia(MI/Insi Nantika Jelita)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah mengusut penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir nan sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sejak 8 Juni 2026. Untuk mendalami persoalan tersebut, pihaknya tmenggelar rapat koordinasi nan melibatkan beragam pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, ketua DPR Dasco, Mensesneg, Seskab. Kita bedah ini. Apa sebenarnya masalah PLN ini?" kata Bahlil di sela aktivitas Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6).

Menurutnya, PLN pernah menghadapi krisis pasokan batu bara pada 2022 hingga kudu mengambil langkah tegas dengan melarang ekspor batu bara sementara waktu. Karena itu, dia mau memastikan penyebab sebenarnya dari persoalan nan kembali muncul saat ini. 

"Tahun 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara. Begitu pandangan saya. Saya mau tanya sebenarnya apa sih masalahnya. Akhirnya saya pimpin rapat 10 hari terakhir ini" kata Bahlil.

Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit listrik mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah menugaskan perusahaan tambang untuk memasok sekitar 180 juta hingga 190 juta ton batu bara nan telah diverifikasi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 160 juta hingga 170 juta ton telah dinyatakan siap dipasok. Adapun perjanjian batu bara nan telah ditandatangani PLN mencapai 134 juta ton dan terus meningkat menjadi 141 juta ton hingga tiga hari lalu.

"Artinya, dari kebutuhan 154 juta ton, sudah ada 141 juta ton nan dikontrak. Tinggal sekitar 13 juta ton lagi. Masa batu bara lenyap di bulan keenam?" ujar Bahlil.

Ia pun mempertanyakan argumen munculnya rumor kekurangan batu bara untuk pembangkit listrik.

"Masa batu bara lenyap di bulan enam? Ini pengetahuan abu leke apalagi. Saya jujur saja, berfaedah ada sesuatu," tegasnya.

Dari hasil penelusuran sementara, Bahlil menemukan adanya persoalan pada kesiapan batu bara kategori medium dengan nilai kalori di atas 5.000 kcal/kg nan dibutuhkan untuk campuran bahan bakar pembangkit. 

Menurut politikus Golkar itu, perusahaan pemasok semestinya dapat mengantisipasi kebutuhan tersebut sejak awal, mengingat pemerintah telah memberikan penugasan DMO secara jelas.

Untuk mencegah terulangnya masalah serupa, pemerintah atas pengarahan Presiden mengambil langkah pengamanan pasokan dalam negeri, termasuk menahan sebagian ekspor batu bara guna memastikan kebutuhan pembangkit listrik nasional tetap terpenuhi.

"Sekarang kondisinya sudah melangkah normal. Dari beberapa nan kudu ekspor keluar, kita tahan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah bakal membentuk tim pengadaan daya primer nan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, PLN, serta pihak mengenai lainnya. Tim tersebut bakal bekerja mengawasi proses pengadaan batu bara agar berjalan transparan dan akuntabel.

Bahlil menegaskan pasokan listrik menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga kudu dijaga secara serius. Menurutnya, selain persoalan pasokan daya primer, terdapat pula tantangan teknis dan pemeliharaan nan perlu mendapat perhatian.

"PLN kudu menjaga dan memastikan masyarakat mendapatkan jasa nan baik. Memang ada masalah teknis, ada masalah maintenance," kata Bahlil. (E-4)