Asumsi Makro RAPBN 2027: Rupiah Rp17.500/US$, Defisit 2,4%

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah beserta Bank Indonesia (BI) menyepakati dugaan dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan dan parameter pembangunan dalam RAPBN 2027, Rabu (2/9/2026).

Adapun, pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Purbay6%a Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy, Kepala BPI Danantara Rosan P. Roeslani. Sementara itu, BI diwakili oleh Pejabat Gubernur BI Sementara Destry Damayanti. Berikut ini rincian dugaan makro dan sasaran serta parameter pembangunan:

Asumsi Makro:

• Pertumbuhan Ekonomi 6%
• Inflasi 2,5%
• Nilai Tukar Rupiah Rp 17.500
• Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,9%
• Defisit APBN 2,4% alias Rp 671,2 triliun

Sasaran dan Indikator Pembangunan:

• Tingkat Kemiskinan 6%-6,5%
• Kemiskinan ekstrem 0%-0,5%
• Rasio Gini 0,360-0,365
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,30-4,87%
• Indeks Modal Manusia 0,575
• Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038
• Nilai Tukar Petani (NTP) 126-128
• Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106-110
• Proporsi Lapangan Kerja Formal 40,81%
• Penciptaan Lapangan Kerja Baru 2,57 juta orang - 3,49 juta orang
• GNI per kapita (USD) US$ 5.800-US$ 5.840
• GNI per kapita (Rp) Rp 98,54 juta - Rp 99,22 juta
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun mengatakan penetapan dugaan pertumbuhan ekonomi tersebut telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia dan domestik, serta beragam kesempatan dan akibat nan mempengaruhi keahlian perekonomian nasional.

"Selain itu penetapan dugaan tersebut telah mempertimbangkan efektivitas bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor finansial dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi," tegas Misbakhun.

Dalam perihal ini, pemerintah juga diharuskan mempertajam strategi dan memperkuat efektivitas kebijakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi nan ditetapkan dari sisi pengeluaran, a.l. investasi 7%, ekspor 7,5%, impor 8,5%, konsumsi rumah tangga 5,4% dan konsumsi pemerintah 5,6%.

DPR juga mendorong adanya penyampaian kontribusi program kementerian/lembaga termasuk BPI Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi dan agenda pembangunan nasional. BI dan OJK juga kudu memperkuat penyelenggaraan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor-sektor strategis dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misbakhun juga membacakan dalam keputusan ini bahwa pemerintah kudu memastikan defisit dan utang negara tetap berada dalam pemisah kondusif nan ditunjukkan dengan pengelolaan nan prudent, akuntabel, transparan, manajemen risiko, inovatif dan dilandasi prinsip kehati-hatian sehingga APBN mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.

DPR juga menekankan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) agar tetap dilakukan secara prudent, dan optimal sebagai instrumen penyangga alias fiscal buffer dalam menghadapi ketidakpastian dan akibat fiskal.

Dalam rapat kerja ini, Misbakhun juga menegaskan Komisi XI bakal memberikan rekomendasi kepada Kemenkeu untuk melakukan akibat fiskal, dan penyesuaian kebijakan APBN sehingga kesinambungan fiskal, efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, serta pencapaian sasaran pembangunan.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]