Asbanda: Peran BPD harus Diperkuat sebagai Pilar Pembangunan Daerah

ilustrasi(Antara)

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank. Langkah ini bermaksud menjadikan BPD sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas sistem finansial nasional dalam beragam program dan transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menekankan pentingnya terciptanya level playing field bagi BPD. Ia berambisi BPD memperoleh kesempatan nan setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, selama memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen akibat nan ditetapkan.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD kudu siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan governance,” ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kontribusi Sektor Riil dan Ketahanan Likuiditas

Agus menjelaskan bahwa BPD memegang peran krusial dalam membiayai kebutuhan ekonomi wilayah nan beragam, mencakup sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga prasarana dan transportasi.

Namun, Asbanda memberikan catatan mengenai struktur likuiditas BPD nan unik. Karakteristik likuiditas BPD sangat berjuntai pada siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta ekosistem transaksi pemerintah wilayah lainnya. Oleh lantaran itu, setiap perubahan kreasi fiskal alias sistem penyaluran biaya pemerintah kudu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem finansial di daerah.

Berdasarkan info hingga Juni 2026, performa 27 BPD di Indonesia menunjukkan kondisi esensial nan sehat dengan rincian sebagai berikut:

Keseimbangan Efisiensi dan Dampak Regional

Meskipun tumbuh positif, Agus mengingatkan perlunya mencermati kegunaan intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan. Hal ini krusial untuk mencegah kenaikan biaya dana (cost of fund) nan dapat membatasi keahlian BPD dalam menyediakan pembiayaan kompetitif.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier nan optimal bagi daerah,” tegasnya.

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan biaya pemerintah di BPD diarahkan untuk memperkuat sektor produktif dan prioritas, seperti UMKM dan prasarana daerah. Mengingat kegunaan BPD nan berbeda dari bank komersial umum, Asbanda meminta agar penyusunan kebijakan nasional selalu menyertakan perspektif regional development impact.

Transformasi Digital dan Daya Saing

Untuk meningkatkan daya saing di pasar uang, repo, treasury, hingga sindikasi pembiayaan, seluruh BPD sekarang tengah mempercepat transformasi digital. Fokus utama mencakup penguatan cybersecurity, manajemen risiko, serta peningkatan porsi biaya murah (CASA) dari masyarakat dan bumi usaha.

Dengan total aset menembus Rp1.000 triliun, Asbanda optimistis BPD dapat "naik kelas" menjadi bank pembangunan wilayah nan sehat, digital, dan kompetitif.

“Sistem finansial nasional nan kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia memerlukan akar nan kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, nan memperoleh faedah bukan hanya BPD, tetapi wilayah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus. (Ant/E-3)