HONG KONG — Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) melarang impor robot humanoid dan inverter daya buatan luar negeri nan baru, dengan argumen akibat keamanan nasional, dalam langkah nan menargetkan China. Saat ini Beijing mendominasi pasar dunia untuk robot humanoid dengan perkiraan pangsa pasar sekitar 85%.
Dilansir AP, larangan FCC juga mencakup impor baru robot berkaki empat, nan sering disebut sebagai anjing robot berkaki empat. Badan tersebut mengatakan impor robot canggih menimbulkan akibat keamanan siber dan akibat keamanan nasional lainnya. Produksi peralatan semacam itu di luar negeri juga membikin rantai pasokan Amerika Serikat (AS) rentan terhadap gangguan.
Larangan terhadap inverter daya, nan digunakan untuk mengubah listrik arus searah (DC) menjadi listrik arus bolak-balik (AC) dan digunakan dalam sistem daya terbarukan, pusat data, dan peralatan rumah tangga, dapat mempunyai akibat nan luas.
Menurut Ketua FCC, Brendan Carr, langkah tersebut bermaksud untuk “mengamankan rantai pasokan krusial Amerika”. Ia mengatakan larangan tersebut bertindak untuk “versi baru” dari impor tersebut.
Larangan FCC ini menyusul serangkaian pembatasan AS terhadap impor produk China, termasuk drone, dan terhadap ekspor teknologi canggih AS ke China. Washington juga sedang mempertimbangkan kontrol terhadap penggunaan model kepintaran buatan sumber terbuka China di saat AI China dengan sigap mendapatkan pasarnya.
Dari sekitar 15.000 robot humanoid nan dikirimkan secara dunia pada tahun 2025, Unitree dan AGIBOT, dua perusahaan robotika canggih terbesar di China, masing-masing mengirimkan lebih dari 5.000 unit. Sementara itu, perusahaan sejenis di AS, seperti Tesla dan Figure AI, masing-masing mengirimkan beberapa ratus unit alias kurang, menurut golongan riset dan konsultasi teknologi Omdia.
Kementerian Luar Negeri China menanggapi langkah AS tersebut, menuduh Washington telah memperluas konsep keamanan nasional untuk menekan perusahaan-perusahaan China. Beijing mengatakan bakal mengambil "semua tindakan nan diperlukan" untuk memihak kewenangan dan kepentingan sah upaya China, kata kementerian tersebut.
(Rahman Asmardika)
57 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·