Apolo Safanpo: PSN Wanam Jalan Menuju Kesejahteraan OAP

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo(dok.istimewa)

DI tengah propaganda nan menggambarkan Papua semata mata sebagai wilayah bentrok dan pelanggaran HAM, pemerintah Provinsi Papua Selatan justru menilai, kehadiran beragam proyek di wilayah mereka justru menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja.  Semua itu pada akhirnya bakal menjawab persoalan mendasar nan dihadapi oleh masyarakat Papua.    

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memandang, kehadiran negara untuk membangun Papua diwujudkan melalui beragam Proyek Strategis Nasional (PSN) nan berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, ialah agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo dikutip Rabu (10/6).

Dia berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh berakhir hanya lantaran adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan nan berkembang. Justru, beragam persoalan sosial nan selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua kudu dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru nan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 15 ribu pekerja pada tahun 2027.

Pemprov Papua Selatan juga secara aktif mendorong agar masyarakat lokal menjadi penerima faedah utama pembangunan tersebut. Pemerintah wilayah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja lokal.

"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga faedah pembangunan betul-betul dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujar Apolo.

Menurut Apolo, keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan corak nyata kehadiran negara nan selama puluhan tahun justru sering dituntut beragam pihak. Karena itu, pemerintah menilai krusial untuk memandang pembangunan secara utuh dan objektif, termasuk akibat ekonomi nan dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya dinamika dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai penyelenggaraan PSN. Sebagian golongan mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan. Namun bagi Apolo, perbedaan sikap tersebut merupakan perihal nan lazim dalam setiap proses pembangunan. nan terpenting adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh info nan komplit dan tidak hanya menerima narasi dari satu perspektif pandang.

"Kalau ada nan menerima alias menolak, itu kudu didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek nan melangkah diwajibkan memenuhi ketentuan kajian akibat lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat bukanlah dua perihal nan saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya kudu melangkah beriringan agar masyarakat Papua memperoleh faedah nan nyata dari kekayaan sumber daya nan dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Papua Selatan berambisi PSN dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab beragam kritik nan selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

"Pembangunan kudu diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu nan menjadi konsentrasi utama kami," pungkas Apolo. (Cah/P-3)