Apkasi Klaim 90% Kabupaten Punya Fiskal Lemah

Foto udara pengendara sepeda motor melintasi Jembatan Gantung Garuda nan menghubungkan Desa Kertarahayu dan Desa Jayasampurna di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Pemerintah menyebut hingga akhir Juli 2026 telah membangun 1.416 unit Jemb( ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nym.)

ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengeklaim kebanyakan kabupaten di Indonesia tetap mempunyai keahlian fiskal nan lemah dan sangat berjuntai pada transfer pemerintah pusat. 

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang mengatakan dari 416 kabupaten nan menjadi personil Apkasi, sebagian besar tetap berada pada kategori fiskal lemah.

"Kalau kita bicara kabupaten nan anggotanya 416 kabupaten, nan mempunyai fiskal kuat itu sekitar 5%, nan sedang 5%, dan sisanya 90% fiskalnya sangat tergantung pada transfer pusat," kata Sarman saat dihubungi, Rabu (5/8). 

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius, terutama di tengah perbedaan info antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai jumlah daerah nan mengalami kesulitan anggaran.

Menurutnya, kabupaten nan mempunyai fiskal lemah pada umumnya juga menjadi golongan wilayah nan berpotensi mengalami kesulitan anggaran, terutama dalam memenuhi beragam kebutuhan shopping daerah. Kondisi tersebut dinilai semakin berat bagi wilayah nan masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Fiskal lemah masuk dalam kategori nan mengalami kesulitan anggaran, terlebih nan masuk dalam wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tentu ini semua perlu menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Sarman menilai, perbedaan nomor nan disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai jumlah wilayah nan memerlukan tambahan transfer ke wilayah (TKD) serta wilayah nan diperkirakan tidak bisa membiayai shopping pegawai perlu segera diselaraskan. 

Menurutnya, kedua kementerian kudu mempunyai pedoman info nan sama agar kebijakan nan diambil tepat sasaran.

"Mengenai data, perlu kiranya Kemendagri dan Kemenkeu duduk berbareng agar mempunyai pedoman info nan sama sehingga semua wilayah nan mempunyai fiskal lemah mendapat perhatian dari pemerintah pusat," katanya.

Soal data, Apkasi mengaku belum mempunyai info pasti mengenai jumlah kabupaten nan betul-betul tidak sanggup membiayai shopping pegawai lantaran keterbatasan anggaran.

"Kami belum mempunyai info nan pasti, tapi nan 3T perlu menjadi catatan unik pemerintah," ujar Sarman. (H-4)