Apindo Sebut WFH Berpotensi Ganggu Operasional Usaha

Ketum Apindo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan daya nan tengah disiapkan pemerintah berpotensi mengganggu operasional bumi upaya jika tidak diimplementasikan secara elastis dan terukur.

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan bumi upaya memahami langkah pemerintah sebagai respons atas tekanan geopolitik global, khususnya dalam mengantisipasi kenaikan nilai daya dan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, dia menekankan bahwa penyelenggaraan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

“Implementasi kebijakan kudu adaptif dan tidak mengganggu produktivitas serta keberlangsungan operasional perusahaan,” ujar Shinta dalam keterangan resmi nan diterima Kamis (2/4/2026).

Salah satu sorotan utama adalah imbauan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. APINDO menilai kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam di seluruh sektor usaha.

Menurut Shinta, setiap perusahaan mempunyai karakter operasional, model bisnis, serta kebutuhan produksi nan berbeda. Karena itu, keputusan penerapan WFH dinilai lebih efektif jika diserahkan pada masing-masing perusahaan.

“Jika diterapkan secara seragam, kebijakan ini berpotensi menimbulkan disrupsi operasional dan inefisiensi,” katanya.

Selain itu, Apindo juga mengingatkan adanya potensi akibat tidak langsung dari kebijakan tersebut. Penempatan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, dinilai bisa memicu persepsi long weekend nan justru meningkatkan mobilitas masyarakat dan berpotensi bertentangan dengan tujuan penghematan energi.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi 50 liter per hari juga menjadi perhatian bumi usaha. APINDO menilai tetap diperlukan kejelasan teknis agar kebijakan tidak menghalang aktivitas pengedaran peralatan dan jasa.