Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konvensi pers di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).(Antara)
PEMERINTAH memastikan kesiapan fiskal dalam menghadapi potensi kejadian alam El Nino pada tahun mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa anggaran untuk mengantisipasi akibat kekeringan dan musibah alam telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Suahasil menjelaskan bahwa alokasi tersebut terintegrasi dalam anggaran kebencanaan nan dirancang dengan prinsip fleksibilitas. Hal ini bermaksud agar pemerintah dapat memberikan respons sigap terhadap dinamika situasi di lapangan, terutama mengenai ancaman krisis pangan dan kekeringan akibat El Nino.
"Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran nan memang disiapkan untuk bencana. Tentu elastisitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi nan berkembang, baik itu musibah alam maupun situasi kekeringan," ujar Suahasil usai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
Ia menambahkan bahwa tekanan dari beragam kejadian tak terduga kudu ditanggulangi secara sigap demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah melakukan realokasi alias penggunaan biaya darurat tanpa tersendat prosedur birokrasi nan kaku saat terjadi krisis.
Kenaikan Signifikan Anggaran Kebencanaan
Sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya telah menyepakati peningkatan drastis pada pos anggaran kebencanaan. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi sebelumnya nan hanya sebesar Rp494 miliar.
Selain biaya operasional, pemerintah juga mengalokasikan biaya pooling insurance sebesar Rp14 triliun sebagai corak asuransi akibat musibah nasional. Khusus untuk wilayah Sumatera, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp10 triliun nan difokuskan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Peningkatan anggaran ini diharapkan bisa memitigasi akibat ekonomi dari El Nino, seperti penurunan produktivitas pertanian nan berpotensi memicu inflasi pangan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kesiapan logistik di daerah-daerah rawan kekeringan sepanjang tahun anggaran 2026. (Ant/I-1)
Rincian alokasi biaya kebencanaan dalam APBN 2026:
| Anggaran Kebencanaan (Total) | Rp1,1 Triliun |
| Dana Siap Pakai (DSP) | Rp5 Triliun |
| Dana On Call | Rp256 Miliar |
| Dana Pooling Insurance | Rp14 Triliun |
| Rehabilitasi & Rekonstruksi (Sumatera) | Rp10 Triliun |
English (US) ·
Indonesian (ID) ·