Anggota Komisi III Dukung Prabowo Minta Usut Tambang Ilegal: Tindak Bekingnya

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Abdullah mendukung perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut praktik tambang timah ilegal, khususnya di Bangka Belitung.

Abdullah meminta abdi negara penegak norma tidak ragu menindak aktivitas pertambangan ilegal, termasuk pihak-pihak nan diduga menjadi pelindung alias beking di kembali praktik tersebut.

“Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah ilegal. Jangan sampai ada keraguan alias ketakutan untuk menindak. Tambang terlarangan tidak mungkin melangkah leluasa tanpa adanya pihak nan melindungi alias menjadi beking,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Abdullah juga meminta penegakan norma dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Menurutnya, penertiban tak hanya diperlukan terhadap tambang timah ilegal, tetapi seluruh aktivitas pertambangan terlarangan nan berpotensi merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.

“Bukan hanya tambang timah. Tambang-tambang terlarangan lainnya juga kudu dibersihkan dari praktik-praktik ilegal. Jangan ada area pertambangan nan dibiarkan menjadi ruang untuk mengeruk kekayaan negara tanpa izin dan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Abdullah menilai praktik pertambangan terlarangan tidak mungkin berjalan secara leluasa tanpa adanya pihak nan memberikan perlindungan. Karena itu, dia meminta abdi negara berani mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak nan menjadi beking, termasuk jika terdapat oknum aparat.

“Kalau memang terbukti ada oknum polisi alias TNI nan menjadi beking, ya kudu ditindak. Tidak boleh ada lembaga nan kebal hukum. Justru jika ada oknum abdi negara nan terlibat, penindakannya kudu lebih tegas lantaran mereka semestinya menjadi bagian dari upaya menjaga hukum, bukan melindungi pelanggaran hukum,” katanya.

Dia mengatakan, praktik tambang terlarangan tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian negara lantaran hilangnya penerimaan negara. Hal itu juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta menakut-nakuti kehidupan masyarakat di sekitar area pertambangan.

Karena itu, Abdullah mendorong TNI dan Polri memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penegakan norma terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dia juga meminta abdi negara menelusuri aliran biaya serta jaringan nan berada di kembali tambang terlarangan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung. Ia menilai aktivitas tambang terlarangan dalam jumlah besar tidak mungkin berjalan tanpa diketahui abdi negara maupun pejabat terkait.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu. Ia kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut gimana aktivitas tersebut dapat berlangsung.

“Saudara-saudara, akhir tahun lampau kita telah tutup 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” katanya.

Prabowo menegaskan, abdi negara nan diberi kewenangan dan kedudukan kudu bisa menertibkan aktivitas terlarangan nan merugikan negara.

“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih kedudukan mereka-mereka jika enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini,” ujarnya.