Anggota DPR Nilai Usulan JK soal BBM Bisa Beratkan Pemerintah

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menyoroti usulan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengenai harga BBM. Wihadi menilai usulan JK dapat memberatkan kondisi pemerintahan.

Wihadi menyebut, nilai minyak bumi saat ini tetap belum stabil. Di sisi lain, katanya, proyeksi defisit APBN 2,9 persen tetap aman. Dia pun menyarankan JK memandang struktur APBN sebelum mengusulkan kenaikan nilai BBM.

"Terkait dengan pernyataan Pak JK nan mendorong pemerintah untuk meningkatkan nilai BBM dan saat ini kita memandang nilai minyak bumi itu tetap belum stabil dan saat ini struktur APBN Indonesia itu tetap terjaga di defisit 2,9. Artinya, di sini sebelum Pak JK memberikan pernyataan tentunya kudu memandang struktur daripada anggaran itu," kata Wihadi, Jumat (10/4/2026).

Wihadi meyakini pemerintah dapat menangani krisis daya imbas kondisi geopolitik. Dia menyebut, di tengah kondisi ini, keputusan tidak meningkatkan nilai BBM justru tepat lantaran dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Justru dengan tidak meningkatkan itu menjaga daya beli dan juga ini dengan adanya daya beli nan tetap melangkah dengan baik, maka penerimaan negara tetap bisa melangkah dengan baik," kata Wihadi.

Wihadi menilai usulan JK mengenai nilai BBM justru dapat memberatkan pemerintah jika diikuti. Dia menilai kenaikan nilai BBM dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi penerimaan negara.

"Jadi perihal nan mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong itu, kudu kita lihat tendensinya mengarah pada hal-hal nan memang mendorong pemerintah dalam situasi nan mungkin justru bakal lebih berat dalam menangani masalah krisis ini. Karena APBN tidak bakal bisa melangkah dengan baik dengan adanya kenaikan BBM itu justru bakal mengakibatkan daya beli menurun dan penerimaan negara berkurang," kata Wihadi.

Wihadi menegaskan pertumbuhan ekonomi negara juga tetap dalam kondisi baik di mana program-program pemerintah berjalan. Dia mengapresiasi keputusan pemerintah tidak meningkatkan nilai BBM.

"Saya kira kita kudu mengapresiasi Pak Prabowo lantaran dengan tidak meningkatkan nilai BBM dalam situasi sekarang ini justru bakal memberikan pengaruh nan baik terhadap pemerintah daripada rakyat Indonesia itu sendiri. Saya kira sebelum memandang APBN, strukturnya, lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu," ujarnya. (gbr/imk)